GBHN 1993 menetapkan sasaran bidang hukum dalam lima tahun keenam
ialah pembaruan hukum nasional, peningkatan penegakan hukum, dan
pembinaan aparatur hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana
hukum. Dalam hal pembaruan hukum, sasaran utama adalah mengganti
produk-produk hukum kolonial dengan hukum nasional yang berdasar
Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, pembaruan hukum harus
diarahkan kepada terciptanya suatu sistem hukum nasional yang da-pat
menjamin terwujudnya pembangunan nasional.
Pembangunan hukum sehubungan dengan rencana pembaruan hukum nasional
tersebut pada umumnya hanya dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
legislasi, yakni melahirkan undang-undang baru (statutory law).
Peranan Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini jelas hampir tidak ada sama
sekali. Jika pasal 37 UU No 14 Tahun 1970 tentang MA ditafsirkan
secara luas - dan dengan baik - MA dapat memberi pendapat tentang RUU
dengan diminta atau tidak diminta oleh pemerintah dan/atau DPR.
Pembangunan Hukum
Menurut sejumlah pakar, pembangunan hukum mengandung dua arti.
Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi
hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan
cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang sedang membangun. (Satjipto Rahardjo, Hukum dan
Perubahan Sosial, 1979). Jadi, pembangunan hukum tidak terbatas pada
kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan
hukum alat rekayasa sosial (social engineering). Dengan kata lain kita
dapat simpulkan, "definisi" pembangunan hukum adalah "mewujudkan
fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat". Untuk itu ada
tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial, sebagai penyelesai sengketa
(dispute settlement), dan sebagai alat rekayasa sosial (social
engineering).
Tetapi yang kita saksikan dan alami akhir-akhir ini jauh berbeda dari
rumusan tersebut. Kontrol sosial adalah "proses yang dilakukan untuk
mempengaruhi agar orang-orang bertingkah laku sesuai dengan yang
diharapkan masyarakat". Karena itu hukum perlu "bening dan jernih" -
tidak terombang-ambing oleh berbagai kepentingan. Hukum harus
sedemikian "dingin"-nya sehingga ia kuat menghadapi berbagai bujukan
dan imbauan. Bila ada kasus rumit yang menyebabkan bertindihannya
berbagai kepentingan, bukan UU dan ketentuan-ketentuan itu yang dapat
dibengkok-bengkokkan, melainkan sebaliknya. Perkara itu yang harus
bisa "dimasukkan" ke dalam pasal-pasalnya sehingga dapat diputus.
Pada masyarakat modern, sengketa-sengketa lebih sering (lebih aman?)
diselesaikan lewat jalur hukum (pengadilan). Secara teori,
perkembangan sosial masyarakat (social development) merupakan salah
satu faktor yang ikut mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk
menyelesaikan konflik lewat pengadilan. Kepercayaan masyarakat kepada
pilihannya ini makin besar bila penyelesaian tersebut memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Karena itu, keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum harus dipatuhi atau dieksekusi.
Kepastian hukum adalah unsur penting dalam upaya membangun kesadaran
hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Arti kepastian hukum
adalah hukum yang dijalankan sebagaimana mestinya dengan tegas,
konsekuen, dan tanpa pilih kasih. Kalau keadaan ini tercapai, berarti
orang dapat memastikan atau meramalkan bahwa setiap pelanggaran hukum
da-pat diganjar sesuai dengan ketentuan yang ada, dan orang yang
dirugikan - baik oleh pribadi, kelompok, atau negara - akan mendapat
ganti rugi. Dengan kata lain pengadilan beserta aparat hukum lainnya
harus benar-benar menerapkan hukum secara konsisten, tanpa pilih
kasih, serta sesuai dengan rasa adil masyarakat.
Rekayasa Perubahan Sosial
Hukum sebagai alat social engineering adalah ciri utama negara modern.
(Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective,
1975) Jeremy Bentham bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun
1800-an, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound
memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin
sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan
perhatian pada hukum dalam praktik (law in actions), dan jangan hanya
sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (law in books). Hal
itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan
pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan
pengadilan. Misalnya keputusan MA.
Di Amerika, sering anggota kongres dan senat menghindari membuat
produk-produk legislasi untuk masalah-masalah yang kontroversial,
karena khawatir akan dampak politisnya. Mereka berharap, US Supreme
Court yang memutuskan. Perlu diketahui bahwa peran MA Amerika dalam
membentuk hukum jauh lebih besar dari peran MA Indonesia. Karena,
Amerika menganut common law, sedang Indonesia menganut sistem civil
law.
MA sebagai pembentuk salah satu sumber hukum formal - yakni
jurisprudensi - dapat berperan besar dalam pembangunan hukum di
Indonesia. Agar keputusan-keputusan MA sebagai jurisprudensi dapat
menjadi stimulator dan menyumbang bagi pembangunan dan perkembangan
hukum di Indonesia. Karena itu, keputusan-keputusan itu harus dapat
mewujudkan setidak-tidaknya satu dari tiga fungsi hukum yang disebut
di atas.
Bagaimana yang terjadi di negeri kita? Ketua MA Soerjono mengusulkan
kepada Presiden agar Ketua Muda Bidang Pidana Umum Adi Andojo Sucipto
diberhentikan dengan hormat. Sebagai anggota masyarakat yang masuk
dalam barisan "intelek-tual", kita tentu akan bertanya bagaimanakah
sebenarnya sistem kekuasaan kehakiman kita di Indonesia ini?
Walaupun pengusulan pemecatan itu memang dimungkinkan oleh UU, namun
sangat terkesan bahwa Ketua MA seperti mencari-cari celah agar bisa
memecat Adi Andojo. Alasannya, seperti kita sudah dengar, sangat tidak
kuat.
Ketua MA sebaiknya menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat alasan
pemilihan pasal 11 huruf D dari UU No 14 tahun 1985 tentang MA yang
dipakai dalam kasus Adi Andojo itu. Jika dikatakan bahwa Adi Andojo
sebagai Hakim Agung sudah tidak mampu menjalankan tugasnya, berarti ia
sudah tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan UU dan
peraturan-peraturan yang berlaku. Atau sudah tidak bisa mengambil
keputusan dengan rasa seadil-adilnya, sehingga menimbulkan gejolak di
masyarakat. Jika memang ketentuan itu dikenakan kepada Adi Andojo,
sebaiknya Ketua MA memberikan penjelasan lebih lanjut kepada
masyarakat.
Rasanya telah terjadi kemerosotan wibawa hukum lembaga MA sebagai
benteng terakhir dan penegak keadilan. Hasil kerja Korwasus
(Koordinator Pengawasan Khusus) MA tentang isu kolusi di MA perlu
ditindaklanjuti, terutama temuan tentang adanya penyimpangan prosedur
dalam pembagian perkara.
Dalam hal ini DPR perlu segera mengambil inisiatif dalam menelusuri
isu kolusi itu. Kenyataannya, masalah tersebut belum final. Sebaliknya
justru berkembang menjadi pembicaraan yang panjang dan rumit.
Landasan hukum bagi DPR untuk mengatasi masalah itu antara lain karena
sistem yang dianut Indonesia adalah check and balance system, sehingga
kekuasaan yang terbagi dapat saling mengontrol. Kalau presiden yang
mengangkat orang-orang di MA belum mengambil inisiatif, DPR pada
dasarnya dapat membentuk tim pencari fakta yang tujuannya menuntaskan
masalah terkait. Sebab, masalah yang satu ini mendapat sorotan dari
sebagian besar masyarakat.
Persoalan Tata Negara
Apa yang terjadi saat ini, menurut aktivis Elsam Abdul Hakim Garuda
Nusantara (Kompas, 15/7) sudah bukan lagi sekadar masalah
administrasi, melainkan melebar ke permasalahan tata negara, fungsi
lembaga-lembaga negara dan bagaimana menjalankan UU. Karena itu hal
itu harus dikaji ulang, agar dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa
DPR sebagai wa-kil rakyat memiliki perhatian terhadap masalah
tersebut. Upaya beberapa unsur di MA untuk memperkecil masalah ini
ternyata tak mampu menangkal krisis kepercayaan masyarakat. Hal itu
mendasar sifatnya, karena tidak mungkin lembaga ini membersihkan
dirinya sendiri. Harus ada kontrol eksternal dan internal.
Ketua MA Soerjono sejak awal mengambil tindakan yang tidak tepat.
Karena itu pantas bila kesalahan itu terus berbiak. Kesalahan dimaksud
antara lain membentuk Korwasus MA, menolak konsultasi DPR, mengajukan
usulan pemecatan Adi Andojo sebagai Hakim Agung (kepada Presiden),
serta bungkam terhadap pers (yang sama artinya bungkam terhadap
keterbukaan masyarakat sipil).
Langkah-langkah itu akhirnya hanya memperlebar permasalahan dengan
mengalihkan perhatian masyarakat, agar tidak mempertimbangkan
siapa-siapa yang kemungkinan terlibat. Kalau dicermati, akan terlihat
keanehan pihak MA dalam upaya membungkam isu kolusi sebagaimana
diungkapkan oleh Adi Andojo dalam surat rahasia MA yang bocor itu.
Upaya pihak MA untuk membantah isu itu tampaknya disebabkan oleh
ketakutan untuk menghadapi pertanyaan masyarakat yang semakin
bertubi-tubi. Masyarakat akan mempertanyakan tanpa rasa puas,
siapa-siapa lagi yang terlibat dan ikut kecipratan.
Padahal, sekarang ini harapan masyarakat akan penegakan hukum begitu
besar. Semakin naiknya mobilitas, masyarakat makin menyandarkan
urusan-urusannya pada ketegasan hukum yang profesional, dan jarang
sekali menangani sendiri persengketaan yang menimpanya. Mereka akan
terus berjuang untuk memperoleh keadilan sampai tingkat terakhir,
yaitu MA. Dan justru yang berjuang lewat jalur hukum sampai pada
tingkat yang terakhir ini adalah mereka-mereka yang "yakin dirinya
benar".
Karena itu, konsistensi pengadilan terhadap keputusan MA adalah sangat
pen- ting. Keputusan yang dibuat oleh MA da-pat dijadikan
jurisprudensi. Jurisprudensi ini pada gilirannya berdampak pada
perubahan sosial. Dalam hal ini barangkali kita bisa mengingat kasus
Marsinah yang beritanya disambut gembira. Atau kasus Kedungombo dan
kasus Tempo yang beritanya disambut sedih. MA secara hukum dan moral
bisa mengajari para profesional polisi, jaksa, hakim, saksi, pembela,
dll - untuk lebih teliti dan berhati-hati memeriksa tersangka yang
melakukan tindak pidana. Citra para profesional dengan demikian juga
menjadi semakin baik.
Itulah sebabnya mengapa kita masih perlu percaya, bahwa MA melalui
keputusan-keputusan hukumnya dapat bertindak benar dan pada tempatnya
dengan memberi sumbangan yang berharga bagi pengembangan hukum dan
perubahan sosial yang positif bagi bangsa yang tercinta ini. ***
Selasa, 19 Juli 2011
Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia
Suatu masyarakat yang sehat cenderung memilih atau menciptakan hukum-hukum yang dapat mempromosikan efisiensi ekonomi. Untuk mengukur apakah hukum yang dipilih atau diciptakan turut mempromosikan efisiensi ekonomi, maka diperlukan pendekatan terhadap hukum yang tidak semata-mata hukum an sich. Oleh karena itu tulisan ini membahas suatu pendekatan terhadap hukum yang semakin hari semakin berkembang, yakni “Economic Analysis of Law”.
Dalam tulisan ini juga dikemukakan perkembangan Economic Analysis of Law di Indonesia, serta beberapa contoh aplikasi, sehingga dapat dilihat bahwa pendekatan ekonomi atas hukum memang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dalam hal ini secara umum fokus pembahasannya adalah mengenai fenomena-fenomena yang menjadi kecenderungan di bidang hukum bisnis, yang secara implisit maupun eksplisit dapat menimbulkan ketidakefisienan (inefficient). Kecenderungan-kecenderungan tersebut berkenaan dengan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan, ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung di bidang hukum bisnis, serta adanya ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan.
Analisis Ekonomi Atas Hukum
Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “Economic Analysis of Law” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (social welfare). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ’substantial treatment’ atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coasei (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul “Economic Analysis of Law” dan penerbitan “Journal of Legal Studies”.ii
Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat ‘positive’ atau ‘descriptive’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identification of the effects of a legal rule); dan analisis yang bersifat ‘normative’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (the social desirability of a legal rule). Pendekatan yang dipakai Analisis Ekonomi Atas Hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (forward looking) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.iii
Steven Shavell, professor di Harvard Law School, menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Analisis Ekonomi Atas Hukum dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkannya. Sebagai contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial. Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan.iv
Perkembangannya sekarang, Analisis Ekonomi Atas Hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Economic Analysis of Law yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut :
“A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies, and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevan economic concepts will developed through analysis of various legal applications.”v
Perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum Di Indonesia
Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun enforcement peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Ifdhal Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau taking doctrine seriously.vi Meskipun demikian perbincangan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum bukannya sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam teks oratio dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan mengemukakan kerangka berpikir :
1. Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (legal instruments) terbukti kurang efektif.
2. Praktek-praktek perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep mixed-tools of compliance, dimana instrumen ekonomi (economic instruments) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan.
3. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep mixed-tools of compliance.vii
Konsern atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market division, merger, cross-shareholding, dan sebagainya.viii Tidak kalah menariknya juga pembahasan Heru Supraptomo terhadap Hukum Perbankan dengan pendekatan ekonomi. Sambil mengutip pendapat Posner, ia menyatakan bahwa :
“…, ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (a powerfull tool) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, pemikiran-pemikiran ataupun dasar-dasar ilmu ekonomi sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan.”ix
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk melibatkan prinsip atau teori ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia telah tampak, meskipun masih belum sebagaimana yang diharapkan. Kajian yang semakin sadar dan berkesinambungan tentunya akan lebih memberikan manfaat bagi perancangan sistem hukum, pembentukan, penerapan dan enforcement peraturan perundang-undangan, mengingat sebagaimana perkembangan di Amerika Serikat, pendekatan ekonomi atas hukum telah menggejala di setiap bidang hukum.
Implementasi Dalam Hukum Bisnis
Guna memperjelas pembahasan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum, terutama implementasinya dalam bidang hukum bisnis di Indonesia, maka di bawah akan dikritisi beberapa permasalahan yang aktual yang dihadapkan dengan prinsip efisiensi ekonomi (economic efficiency). Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan (inefficiency) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.
Pertama berkenaan dengan kecenderungan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dengan akta notaris. Sutan Remy Sjahdeini memberikan komentar terhadap pasal tersebut dengan mengatakan tidak jelasnya alasan harus dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil, mengingat di dalam praktik selama ini, perjanjian Fidusia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.x
Bilamana keharusan tersebut dihubungkan dengan kewajiban selanjutnya berupa pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, tentunya juga masih dapat dipertanyakan kemanfaatan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil tersebut dibandingkan dengan pembebanan secara di bawah tangan. Secara ekonomis pembebanan secara notariil akan sangat memberatkan para debitor, terutama bagi debitor pengusaha lemah. Bahkan terjadi dalam praktik sekarang ini, walaupun mengenai biaya pembuatan akta telah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun karena tidak ada pilihan lain kecuali memakai jasa notaris yang ijin prakteknya di daerah yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat secara sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan akta.
Sebelumnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) ditetapkan juga bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Alasan penerapan ketentuan ini adalah bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di daerah kerjanya.
Terhadap ketentuan UUHT inipun disampaikan kritik yang sama berkenaan dengan pembebanan yang secara ekonomis memberatkan debitor pengusaha lemah. Menanggapi hal tersebut melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu, pemerintah memberikan kemungkinan bagi SKMHT jenis kredit tertentu berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan.
Kecenderungan tersebut juga terlihat dalam Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan (RUU-PP) yang dibuat oleh DPR, yang menetapkan bahwa akta perjanjian kredit dibuat di hadapan notaris.xi Oleh karena itu terdapat pandangan sinis di masyarakat dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan seperti itu sebagai hasil dari ‘Notaris Connection”.
Kritik inefisiensi terhadap notaris sebagaimana dibahas di atas juga menimpa profesi hukum lain, yakni penasehat hukum. Pasal 5 Undang-undang Kepailitan, menetapkan bahwa permohonan berkenaan dengan proses kepailitan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek (dalam hal ini izin praktek pengacara kepailitan). Permohonan tersebut antara lain berupa permohonan pernyataan pailit, permohonan sita jaminan dan penunjukan kurator, permohonan Kasasi, pengajuan Memori Kasasi, permohonan Peninjauan Kembali, permohonan penangguhan sementara, pengangkatan penangguhan dan perubahan syarat-syarat penangguhan, tuntutan pembatalan perdamaian, serta permohonan rehabilitasi di bidang kepailitan. Alasan diwajibkannya penggunaan penasehat hukum yang memiliki izin praktek tersebut, memang masuk di akal bilamana dihubungkan dengan singkatnya waktu yang diperlukan dalam proses acara kepailitan serta diperlukannya spesialisasi dan professionalitas pengacara kepailitan. Namun ditinjau dari perspektif adanya pembatasan bagi kalangan tertentu untuk ikut dalam ujian kepengacaraan, seperti kalangan internal corporate lawyer BUMN, maka secara ekonomis bagi perusahaan-perusahaan BUMN, Pasal 5 Undang-undang Kepailitan akan sangat memberatkan. Hal tersebut terjadi karena dianggapnya pegawai BUMN sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak diperkenankan ikut dalam ujian kepengacaraan. Padahal bilamana internal corporate lawyer BUMN diperkenankan memiliki sertipikat pengacara kepailitan, maka proses acara kepailitan tidak perlu diwakili oleh external corporate lawyer yang berbiaya tinggi.
Kedua berkenaan dengan ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung di bidang hukum bisnis. Misalnya pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)xii, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)xiii, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)xiv yang dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri pada gilirannya akan menimbulkan pemborosan. Segala biaya untuk pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal di Amerika Serikat sendiri sebagai negara pelopor persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen, tugas sebagaimana dibebankan kepada KPPU, BPKN dan BPSK dicakup atau merupakan tugas satu lembaga yang bernama Federal Trade Commission (FTC). Sebagai bahan perbandingan di bawah ini dikutipkan posisi dan tugas FTC antara lain sebagai berikut :
“The basic objective of the FTC is to promote free and fair trade competition in the American economy. … It provides guidance to business and industry on what they may do under the laws administered by the commission. It also gathers and makes available to Congress, the president, and the public factual data on economic and business conditions.
The FTC consists of five commissioners who are appointed for 7-year terms by the president, with the advice and consent of the Senate. Not more than three of the commissioners may be members of the same political party. One commissioner is chosen as chair by the president.
The most prominent and active consumer protection agency this year was the Federal Trade Commission.”xv
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pendekatan ekonomi relevan dikemukakan berkenaan dengan gagasan pembentukan lembaga penunjang hukum bisnis, sehingga nilai efisiensi dari pembentukan lembaga tersebut dapat dimaksimalisasi. Contohnya bilamana suatu lembaga yang digagas, tugas-tugasnya mendekati atau dapat dibebankan kepada lembaga yang sudah ada, maka tidak perlu membentuk lembaga baru.
Permasalahan lain yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya adanya ketentuan hukum yang menyimpang dari prinsip pokok pengembangan lembaga non-litigasi, terutama kewajiban pengadilan untuk menolak perkara dimana para pihak sendiri telah memilih penyelesaian secara non-litigasi. Ketentuan tersebut tampak pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni yang mengatur sebagai berikut :
“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”
Pasal seperti ini tidak memberikan kepastian hukum. Seyogyamya bila upaya penyelesaian di luar pengadilan telah dipilih oleh para pihak, upaya tersebut harus dilalui sebagaimana mestinya, dan pengadilan wajib untuk menolak gugatannya. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Contoh lain ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah mengenai wajib simpan dokumen perusahaan. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bertujuan untuk mereformasi Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan mengurangi jangka waktu kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Namun berhadapan dengan ketentuan mengenai daluarsa, pembaruan jangka waktu tersebut menjadi tidak berarti. Sehingga pilihan untuk memaksimalisasi efisiensi ruang, waktu dan biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan kemungkinan memusnahkannya setelah lewat waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari proses pembuktian di pengadilan. Apalagi bila hal tersebut ditambah dengan kekakuan pengadilan dalam menerima bukti yang hanya berupa bukti-bukti tertulis saja, sehingga pengalihan dokumen perusahaan dalam bentuk paperless media yang juga dimungkinkan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan akan semakin memperburuk kondisi inefisiensi.
Penutup
Dengan memaparkan perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan pengantar bagi studi yang lebih jauh terhadap Analisis Ekonomi Atas Hukum, namun demikan pada tingkatnya yang sangat minimal telah dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan masalah economic efficiency yang secara tidak sadar ada dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Oleh karena itu relevan kiranya untuk masa yang akan datang, memfungsikan model Analisis Ekonomi Atas Hukum disamping model teori hukum lain ke segenap proses hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum dan dalam menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu.
Kepustakaan
• Heru Supraptomo, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum, No. 28 - Tahun VIII, Jakarta, 1997.
• Ifdhal Kasim, Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II, Jakarta, 2000.
• Louis Kaplow dan Steven Shavell, Economic Analysis of Law, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1999.
• Stefanus Haryanto, Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, teks oratio dies, Jakarta, 1995.
• Steven Shavell, Economic Analysis of Law, materi “Harvard University Online Course”, http://www.hls.edu/.
• Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, Jakarta, 2000.
• Thee Kian Wie, Aspek-aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No. 5/1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Jakarta, 1999.
Endnote
i) Ronald Coase adalah pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi. Pendekatannya terkenal dengan nama ‘the Coase Theorem’, yang memberi penafsiran baru terhadap teori eksternalitas (externality), yakni berkenaan dengan analisis situasi di mana tindakan seseorang mengakibatkan beban biaya (atau keuntungan) bagi orang lain.
ii) Louis Kaplow dan Steven Shavell, Economic Analysis of Law, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1999, hal. 1.
iii) Ibid., dan Steven Shavell, Economic Analysis of Law, materi “Harvard University Online Course”, http://www.hls.edu/, Chapter 1, hal. 1.
iv) Steven Shavell, Economic Analysis of Law, Chapter 1, hal. 1.
v) Definisi yang diberikan website resmi William and Mary School of Law, http://www.wm.edu/.
vi) Ifdhal Kasim, Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II - 2000, hal. 23.
vii) Stefanus Haryanto, Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, 1995, hal. 2.
viii) Thee Kian Wie, Aspek-aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No. 5/1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, 1999, hal 60.
ix) Heru Supraptomo, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum, No. 28/Tahun VIII/Maret/1997, Jakarta, hal. 4.
x) Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, 2000, hal. 43.
xi) Pasal 27 Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan (draft pertama).
xii) Dibentuk berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
xiii) Dibentuk berdasarkan Pasal 31 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
xiv) Dibentuk berdasarkan Pasal 49 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
xv) Microsoft Encarta Reference Suite 2001, CD-ROM Encyclopedia.
Dalam tulisan ini juga dikemukakan perkembangan Economic Analysis of Law di Indonesia, serta beberapa contoh aplikasi, sehingga dapat dilihat bahwa pendekatan ekonomi atas hukum memang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dalam hal ini secara umum fokus pembahasannya adalah mengenai fenomena-fenomena yang menjadi kecenderungan di bidang hukum bisnis, yang secara implisit maupun eksplisit dapat menimbulkan ketidakefisienan (inefficient). Kecenderungan-kecenderungan tersebut berkenaan dengan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan, ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung di bidang hukum bisnis, serta adanya ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan.
Analisis Ekonomi Atas Hukum
Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “Economic Analysis of Law” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (social welfare). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ’substantial treatment’ atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coasei (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul “Economic Analysis of Law” dan penerbitan “Journal of Legal Studies”.ii
Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat ‘positive’ atau ‘descriptive’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identification of the effects of a legal rule); dan analisis yang bersifat ‘normative’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (the social desirability of a legal rule). Pendekatan yang dipakai Analisis Ekonomi Atas Hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (forward looking) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.iii
Steven Shavell, professor di Harvard Law School, menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Analisis Ekonomi Atas Hukum dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkannya. Sebagai contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial. Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan.iv
Perkembangannya sekarang, Analisis Ekonomi Atas Hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Economic Analysis of Law yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut :
“A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies, and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevan economic concepts will developed through analysis of various legal applications.”v
Perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum Di Indonesia
Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun enforcement peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Ifdhal Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau taking doctrine seriously.vi Meskipun demikian perbincangan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum bukannya sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam teks oratio dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan mengemukakan kerangka berpikir :
1. Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (legal instruments) terbukti kurang efektif.
2. Praktek-praktek perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep mixed-tools of compliance, dimana instrumen ekonomi (economic instruments) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan.
3. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep mixed-tools of compliance.vii
Konsern atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market division, merger, cross-shareholding, dan sebagainya.viii Tidak kalah menariknya juga pembahasan Heru Supraptomo terhadap Hukum Perbankan dengan pendekatan ekonomi. Sambil mengutip pendapat Posner, ia menyatakan bahwa :
“…, ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (a powerfull tool) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, pemikiran-pemikiran ataupun dasar-dasar ilmu ekonomi sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan.”ix
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk melibatkan prinsip atau teori ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia telah tampak, meskipun masih belum sebagaimana yang diharapkan. Kajian yang semakin sadar dan berkesinambungan tentunya akan lebih memberikan manfaat bagi perancangan sistem hukum, pembentukan, penerapan dan enforcement peraturan perundang-undangan, mengingat sebagaimana perkembangan di Amerika Serikat, pendekatan ekonomi atas hukum telah menggejala di setiap bidang hukum.
Implementasi Dalam Hukum Bisnis
Guna memperjelas pembahasan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum, terutama implementasinya dalam bidang hukum bisnis di Indonesia, maka di bawah akan dikritisi beberapa permasalahan yang aktual yang dihadapkan dengan prinsip efisiensi ekonomi (economic efficiency). Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan (inefficiency) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.
Pertama berkenaan dengan kecenderungan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dengan akta notaris. Sutan Remy Sjahdeini memberikan komentar terhadap pasal tersebut dengan mengatakan tidak jelasnya alasan harus dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil, mengingat di dalam praktik selama ini, perjanjian Fidusia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.x
Bilamana keharusan tersebut dihubungkan dengan kewajiban selanjutnya berupa pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, tentunya juga masih dapat dipertanyakan kemanfaatan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil tersebut dibandingkan dengan pembebanan secara di bawah tangan. Secara ekonomis pembebanan secara notariil akan sangat memberatkan para debitor, terutama bagi debitor pengusaha lemah. Bahkan terjadi dalam praktik sekarang ini, walaupun mengenai biaya pembuatan akta telah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun karena tidak ada pilihan lain kecuali memakai jasa notaris yang ijin prakteknya di daerah yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat secara sewenang-wenang untuk menetapkan besarnya biaya pembuatan akta.
Sebelumnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) ditetapkan juga bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Alasan penerapan ketentuan ini adalah bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di daerah kerjanya.
Terhadap ketentuan UUHT inipun disampaikan kritik yang sama berkenaan dengan pembebanan yang secara ekonomis memberatkan debitor pengusaha lemah. Menanggapi hal tersebut melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu, pemerintah memberikan kemungkinan bagi SKMHT jenis kredit tertentu berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan.
Kecenderungan tersebut juga terlihat dalam Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan (RUU-PP) yang dibuat oleh DPR, yang menetapkan bahwa akta perjanjian kredit dibuat di hadapan notaris.xi Oleh karena itu terdapat pandangan sinis di masyarakat dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan seperti itu sebagai hasil dari ‘Notaris Connection”.
Kritik inefisiensi terhadap notaris sebagaimana dibahas di atas juga menimpa profesi hukum lain, yakni penasehat hukum. Pasal 5 Undang-undang Kepailitan, menetapkan bahwa permohonan berkenaan dengan proses kepailitan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek (dalam hal ini izin praktek pengacara kepailitan). Permohonan tersebut antara lain berupa permohonan pernyataan pailit, permohonan sita jaminan dan penunjukan kurator, permohonan Kasasi, pengajuan Memori Kasasi, permohonan Peninjauan Kembali, permohonan penangguhan sementara, pengangkatan penangguhan dan perubahan syarat-syarat penangguhan, tuntutan pembatalan perdamaian, serta permohonan rehabilitasi di bidang kepailitan. Alasan diwajibkannya penggunaan penasehat hukum yang memiliki izin praktek tersebut, memang masuk di akal bilamana dihubungkan dengan singkatnya waktu yang diperlukan dalam proses acara kepailitan serta diperlukannya spesialisasi dan professionalitas pengacara kepailitan. Namun ditinjau dari perspektif adanya pembatasan bagi kalangan tertentu untuk ikut dalam ujian kepengacaraan, seperti kalangan internal corporate lawyer BUMN, maka secara ekonomis bagi perusahaan-perusahaan BUMN, Pasal 5 Undang-undang Kepailitan akan sangat memberatkan. Hal tersebut terjadi karena dianggapnya pegawai BUMN sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak diperkenankan ikut dalam ujian kepengacaraan. Padahal bilamana internal corporate lawyer BUMN diperkenankan memiliki sertipikat pengacara kepailitan, maka proses acara kepailitan tidak perlu diwakili oleh external corporate lawyer yang berbiaya tinggi.
Kedua berkenaan dengan ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung di bidang hukum bisnis. Misalnya pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)xii, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)xiii, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)xiv yang dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri pada gilirannya akan menimbulkan pemborosan. Segala biaya untuk pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal di Amerika Serikat sendiri sebagai negara pelopor persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen, tugas sebagaimana dibebankan kepada KPPU, BPKN dan BPSK dicakup atau merupakan tugas satu lembaga yang bernama Federal Trade Commission (FTC). Sebagai bahan perbandingan di bawah ini dikutipkan posisi dan tugas FTC antara lain sebagai berikut :
“The basic objective of the FTC is to promote free and fair trade competition in the American economy. … It provides guidance to business and industry on what they may do under the laws administered by the commission. It also gathers and makes available to Congress, the president, and the public factual data on economic and business conditions.
The FTC consists of five commissioners who are appointed for 7-year terms by the president, with the advice and consent of the Senate. Not more than three of the commissioners may be members of the same political party. One commissioner is chosen as chair by the president.
The most prominent and active consumer protection agency this year was the Federal Trade Commission.”xv
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pendekatan ekonomi relevan dikemukakan berkenaan dengan gagasan pembentukan lembaga penunjang hukum bisnis, sehingga nilai efisiensi dari pembentukan lembaga tersebut dapat dimaksimalisasi. Contohnya bilamana suatu lembaga yang digagas, tugas-tugasnya mendekati atau dapat dibebankan kepada lembaga yang sudah ada, maka tidak perlu membentuk lembaga baru.
Permasalahan lain yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya adanya ketentuan hukum yang menyimpang dari prinsip pokok pengembangan lembaga non-litigasi, terutama kewajiban pengadilan untuk menolak perkara dimana para pihak sendiri telah memilih penyelesaian secara non-litigasi. Ketentuan tersebut tampak pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni yang mengatur sebagai berikut :
“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”
Pasal seperti ini tidak memberikan kepastian hukum. Seyogyamya bila upaya penyelesaian di luar pengadilan telah dipilih oleh para pihak, upaya tersebut harus dilalui sebagaimana mestinya, dan pengadilan wajib untuk menolak gugatannya. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Contoh lain ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah mengenai wajib simpan dokumen perusahaan. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bertujuan untuk mereformasi Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan mengurangi jangka waktu kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang tadinya 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Namun berhadapan dengan ketentuan mengenai daluarsa, pembaruan jangka waktu tersebut menjadi tidak berarti. Sehingga pilihan untuk memaksimalisasi efisiensi ruang, waktu dan biaya dalam pemeliharaan dokumen dengan kemungkinan memusnahkannya setelah lewat waktu 10 tahun, berhadapan dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar yang akan timbul dari proses pembuktian di pengadilan. Apalagi bila hal tersebut ditambah dengan kekakuan pengadilan dalam menerima bukti yang hanya berupa bukti-bukti tertulis saja, sehingga pengalihan dokumen perusahaan dalam bentuk paperless media yang juga dimungkinkan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan akan semakin memperburuk kondisi inefisiensi.
Penutup
Dengan memaparkan perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan pengantar bagi studi yang lebih jauh terhadap Analisis Ekonomi Atas Hukum, namun demikan pada tingkatnya yang sangat minimal telah dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan masalah economic efficiency yang secara tidak sadar ada dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Oleh karena itu relevan kiranya untuk masa yang akan datang, memfungsikan model Analisis Ekonomi Atas Hukum disamping model teori hukum lain ke segenap proses hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum dan dalam menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu.
Kepustakaan
• Heru Supraptomo, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum, No. 28 - Tahun VIII, Jakarta, 1997.
• Ifdhal Kasim, Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II, Jakarta, 2000.
• Louis Kaplow dan Steven Shavell, Economic Analysis of Law, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1999.
• Stefanus Haryanto, Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, teks oratio dies, Jakarta, 1995.
• Steven Shavell, Economic Analysis of Law, materi “Harvard University Online Course”, http://www.hls.edu/.
• Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, Jakarta, 2000.
• Thee Kian Wie, Aspek-aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No. 5/1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Jakarta, 1999.
Endnote
i) Ronald Coase adalah pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi. Pendekatannya terkenal dengan nama ‘the Coase Theorem’, yang memberi penafsiran baru terhadap teori eksternalitas (externality), yakni berkenaan dengan analisis situasi di mana tindakan seseorang mengakibatkan beban biaya (atau keuntungan) bagi orang lain.
ii) Louis Kaplow dan Steven Shavell, Economic Analysis of Law, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1999, hal. 1.
iii) Ibid., dan Steven Shavell, Economic Analysis of Law, materi “Harvard University Online Course”, http://www.hls.edu/, Chapter 1, hal. 1.
iv) Steven Shavell, Economic Analysis of Law, Chapter 1, hal. 1.
v) Definisi yang diberikan website resmi William and Mary School of Law, http://www.wm.edu/.
vi) Ifdhal Kasim, Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II - 2000, hal. 23.
vii) Stefanus Haryanto, Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan, 1995, hal. 2.
viii) Thee Kian Wie, Aspek-aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No. 5/1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, 1999, hal 60.
ix) Heru Supraptomo, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum, No. 28/Tahun VIII/Maret/1997, Jakarta, hal. 4.
x) Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, 2000, hal. 43.
xi) Pasal 27 Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan (draft pertama).
xii) Dibentuk berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
xiii) Dibentuk berdasarkan Pasal 31 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
xiv) Dibentuk berdasarkan Pasal 49 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
xv) Microsoft Encarta Reference Suite 2001, CD-ROM Encyclopedia.
Sejarah Madzhab Sejarah
A. PENDAHULUAN
Pemikiran tentang hukum di abad ke-19 secara sederhana terbagi atas 3 (tiga) aliran mazhab. Dimulai dari aliran positivisme, aliran utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Setiap aliran itu menyatakan pemikiran-pemikiran tentang hukum, yang pada hakikatnya lahir sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Pemikiran filsafat terakhir di abad ke-19 disebut Mazhab Sejarah.
Kelahiran mazhab yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny ini dipengaruhi Montesquieu (1689-1755), melalui bukunya L'esprit des Lois mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Selain itu juga dipengaruhi paham nasionalisme yang mulai timbul pada abad ke-19. Selanjutnya, kelahiran mazhab ini juga merupakan reaksi terhadap pendapat yang dikemukakan Thibaut yang menghendaki dilakukannya kodefikasi hukum di negara Jerman berdasarkan Hukum perancis (Code Napoleon); serta reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif (Lili Rasyidi, 1996: 68, 69).
Mazhab yang tampaknya dapat menjawab kelemahan pemikiran aliran hukum alam dan hukum positif tentang hukum itu intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke). Dampak ajaran madzab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat.
Mereka disadarkan tentang pentingnya penelitian mengenai hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pengaruh pandangan Savigny juga terasa sampai jauh ke luar negara Jerman, termasuk ke Indonesia (Lili Rasjidi, 1991; 48 dan Lili Rasjidi, 1996; 70). Namun, sebagaimana produk kreativitas manusia lainnya, pemikiran madzab sejarah tentang hukum, tentulah juga memiliki kelemahan, dalam hal ini yang utama adalah kurang diberikannya arti penting perundang-undangan sebagai sumber hukum (Lili Rasjidi, 1996; 70). Tulisan ini bermaksud merinci argumentasi, betapa pemikiran hukum Madzab Sejarah sangat membutuhkan koreksi untuk diterapkan pada lingkungan berlaku masyarakat modern yang kompleksitas kebutuhan dan kepentingan hidupnya berkembang cepat.
B. KELAHIRAN MADZAB SEJARAH; INSPIRASI DAN REAKSI
Munculnya pemikiran filsafati tentang hukum pada umumnya merupakan jawaban fundamental tentang masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman itu. Gambar-1 tentang Inspirasi dan reaksi Madzab Sejarah di bawah ini menunjukkan, terdapat 2 hal yang memicu kelahiran Madzab Sejarah ini yakni; buku Montesquieu "L' esprit des Lois" dan paham nasionalisme yang mulai tumbuh pada awal abad ke-19. Kedua hal itu, tampak sangat menonjol memberi inspirasi kepada Savigny untuk menciptakan suatu pemikiran hukum. Pemikiran tersebut selanjutnya merupakan jawabannya atas ketidaksetujuannya pada aliran hukum alam dan usulan kodefikasi hukum perdata Jerman berdasarkan Hukum Perancis.
1. Inspirasi dan Reaksi Madzab Sejarah
Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya Madzab Sejarah adalah Montesquieu (1689-1755) lewat bukunya L'esprit des Lois yang terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa sesuatu bangsa dengan hukumnya (Lili Rasjid,1996:61). W. Friedman (1993: 86) mengatakan bahwa gagasan yang benar-benar penting dari L'esprit des Lois adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti: iklim, tanah, agama, adat-kebiasaan, perdagangan dan lain sebagainya. Dengan ide inilah, Montesquieu mulai dengan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan.
R.Haryono Iman dalam kata pengantarnya pada buku Montesquieu yang berbahasa Indonesia ini memformulasikan bahwa sistem hukum positif di berbagai masyarakat politik yang berbeda-beda adalah relatif terhadap berbagai faktor: terhadap watak masyarakat, terhadap hakikat dan asas bentuk-bentuk pemerintahan, iklim dan kondisi ekonomi dan sebagainya. Keseluruhan hubungan ini membentuk jiwa undang-undang yaitu ration d'etre bagi hukum atau landasan bagi adanya hukum.
Selanjutnya dikatakan bahwa gagasan Montesquieu tentang sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Montesquieu membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu, dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh 2 faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat yaitu faktor fisik dan faktor moral.
Faktor fisik yang utama adalah iklim yang menghasilkan akibat fisiologi dan mentaltertentu. Yang harus juga dipertimbangkan adalah keadaan dataran, kepadatan penduduk dan daerah kekuasaan suatu masyarakat. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai faktor moral adalah: agama, hukum, peribahasa, kebiasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berfikir dan suasana yang tercipta di pengadilan negara.
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa Montesquieu mendekati pokok bahasannya lebih sebagai ahli filsafat sejarah daripada semangat seorang ahli sosiologi positivistik. Faktor-faktor Pembentuk Jiwa Undang-undang dan Peranannya terhadap Sistem Hukum Positif Sebagaimana dikemukakan di atas, Madzab Sejarah juga diilhami oleh paham nasionalisme yang mulai timbul di awal abad ke-19.
"Deutsch uber alles", demikianlah semboyan Jerman mengekspresikan tingginya nasionalismenya (bahkan kemudian semboyan itu terkesan menunjukkan sikap chauvinisme). Dengan memanfaatkan eforia politik yang sedang berkecamuk pada warga negara dan penyelenggara negara pada waktu itu, Savigny menyarankan penolakan terhadap usul Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi: "Uber Die Notwetdigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutschland" (Keperluan akan adanya kodefikasi hukum perdata negara Jerman).
Tentulah usul Thibaut, ahli hukum perdata Jerman, yang menghendaki agar di Jerman diperlakukan kodefikasi perdata dengan berdasarkan hukum Perancis (Code Napoleon) dirasakan tidak selaras dengan semangat nasionalisme Jerman yang pada waktu itu sedang menggelora. Eforia nasionalisme yang cenderung chauvinistik tersebut mustahil dapat menerima upaya pembentukan hukum yang berasal dari jiwa bangsa lain (dalam hal ini Perancis yang meninggalkan Jerman).
Dalam suasana demikian. Savigny mendapatkan "Lahan subur" untuk menanam dan menyemaikan ajarannya yang mengatakan bahwa 'hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dan oleh karena setiap bangsa memiliki "volgeist" (jiwa rakyat) yang berbeda, maka hukum suatu negara tidak dapat diterapkan bagi negara lain, meskipun negara lain itu adalah bekas penjajahnya.
Dalam kaitan inilah kemudian Savigny mengatakan, adalah tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah).
2. Substansi dan Perkembangan Ajaran Madzab Sejarah
Inti ajaran Madzab Sejarah yang didirikan oleh Savigny ini terdapat dalam bukunya 'von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-undang dan Ilmu Hukum). antara lain dikatakan: 'Das Recht wird nicht gemacht. est ist und wird mit dem volke (Hukum itu tidak dibuat. tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat) (Lili Rasjidi. 1996: 69).
Latar belakang pendapat Savigny di atas timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai volgeist (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari pada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks dimana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya (Lili Rasjid 1996: 70).
Pokok-pokok ajaran madzab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut (W.Friedman, 1994: 61, 62) :
a) Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis;oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
b) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalamperadaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.
c) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.
3. Pokok-pokok Ajaran Madzab Sejarah
Dampak pemikiran hukum Savigny yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Puchta, terhadap perkembangan hukum tertulis di Jerman tampaknya sangat kuat. Buktinya tantangan Savigny terhadap kodefikasi Perancis itu menyebabkan hampir satu abad lamanya Jerman tidak mempunyai kodifikasi hukum perdata (Lili Rasjidi, 1996: 70). Baru pada tahun 1900 negeri Jerman mendapatkan kitab undang-undangnya dalam wujud Burgerliches Gesetzbuch (Satjipto RahardjoJ 19B6: 24B).
Di Indonesia pun pengaruh ajaran madzab sejarah sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Demikian juga bagi para ahli sosiologi, saran Savigny memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis.
Namun akhirnya, ajaran madzab sejarah ini mengalami improvisasi di tangan pengikutnya sendiri yakni Sir Henry Maine (1822-1888) yang dalam bukunya "Ancient Society" mengetengahkan teorinya yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadardan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Hukum sendiri pada masyarakat iniberkembang melalui 3 cara, yaitu: fiksi, equity, dan perundang-undangan.
Pandangan terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan untukmembedakan Maine dengan Savigny. Tampaknya Maine tidak mengesampingkan peranan perundangan dan kodefikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju (Lili Rasjidi 1991: 48). Jadi Maine membedakan adanya masyarakat-masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara yaitu: "fiksi, equity, dan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Maine,Volgeist bukanlah sesuatu yang mistik. 0leh karena Maine mencermati bahwa dalam perjalanan kehidupan masyarakat terdapat perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak (Satjipto Rahardjo, 1986: 250).
R.W.M Dias mengatakan bahwa pada masyarakat-masyarakat kuna (tradisional), kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh status, yaitu bahwa tuntutan-tuntutannya kewajiban-kewajibannya, ditentukan oleh hukum (dalam SatjiptoRahardjo, 1986: 250). Dengan demikian hukum yang berlaku itu adalah fiksi yaknisesuatu yang sudah dianggap diketahui oleh masyarakat oleh karena merupakan "jiwa"nya sendiri.
Dapat dibayangkan selaras dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat kuna /tradisional menuju masyarakat modern, seyogianya terlebih dahulu mengalami transisi. Dalam pada itu dasar kedudukan hukumnya diasumsikan juga berada pada tahap antara status dan kontrak. Konsekuensinya hukum yang berlaku adalah "fiks dengan dibarengi equity. Gerakan suatu masyarakat menuju kepada masyarakat progresif ditandai oleh
runtuhnya status tersebut dan kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri artinya oleh kebebasannya untuk melakukan perundingan-perundingan serta perjanjian-perjanjian dengan pihak lain.
Living Law
Hukum modern yang dicirikan rasional, otonom, tertutup yang membeku dalam doktrin The Rule of Law bukanlah nilai universal yang bisa berlaku di ladang negara-negara yang tidak memiliki sejarah sama dengan Eropa. (Rahardjo. 2007: 10-11). Hukum nasional yang nota bene berwatak modern dan liberal “membunuh” hukum adat yang hidup (living law) dalam interaksi masyarakat.
Kualitas penegakan hukum itu beda-beda. Konon seorang pemimpin China memesan 100 peti mati untuk para koruptor dan salah satunya adalah untuk dirinya, manakala ia melakukan korupsi. Sementara dibanyak negara ada yang melakukan penegakan hukum secara lunak dan bahkan bisa dikomersilkan dengan istilah yang lebih kasar adalah jual beli hukum.
Di Indonesia, hukum oleh beberapa kalangan, dianggap sebuah virus yang membuat masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk menghindar. Dapat dilihat dengan terbitnya peraturan baru pasti bukan kabar gembira yang diterima sukacita. Pembentuknya saja tidak antusias. Dan kalau digugat malah berkilah: ketentuan semacam itu terpaksa dibuat. Padahal tidak pernah ada inspirasi dalam aksi terpaksa. Jadi, salah besar kalau pemimpin negara berharap rakyat akan lekas bergerak asal peraturan dibuat. Sebab, tindakan sadar butuh alasan, bukan sekadar rangkaian perintah dan pembatasan.
Hukum itu bukan hanya tatanan determinatif yang sengaja dibikin (rule making) tetapi perlu dilakukan terobosan-terobosan (rule breaking) untuk mencapai tujuannya yang paling tinggi. Karl Ranner menyatakan agar hukum itu dibiarkan mencari dan menemukan jalannya sendiri secara progresif, “the development of the law gradually works out what is socially reasonable”. (http://perancangprogresif.blogspot.com/2006/12/hukum-untuk-transformasi-sosial.html)
Di saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir secara yuridis kepentingan masyarakat atau di kala penerapan hukum mematahkan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, maka hukum sebagai suatu cerminan sosiologis masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan berpaling pada antoposentis yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, maka hukum akan terus hidup (living) dalam masyarakat. Dapat dibilang hukum itu menjadi progresif.
4. Kelebihan dan Kelemahan Madzab Sejarah
Kelebihan pemikiran hukum dari madzab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Oleh karena hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Tegasnya, satu-satunya sumber hukum menurut madzab ini adalah kesadaran hukum suatu bangsa (Sudikno Mertokusumo, 1986: 100). Selanjutnya, kebaikan madzab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis (Lili Rasjidi, 1996: 71). Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh.
Mochtar Kusumaatmadja (1976: 4) mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemikiran dan sikap madzab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (" preservation") hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai ebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya "pembaratan" (westernisasi) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil mencegahnya samasekali, kecuali bagi sebagian kecil golongan pribumi. Akan tetapi pemikiran hukum madzab ini juga mengandung beberapa kelemahan yakni (Lili Rasjidi, 1991: 49):
a) Tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis (peraturan perundang-undangan);
b) konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak;
c) inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa.
Kelemahan-kelemahan di atas akan diuraikan satu persatu untuk lebih mendalami kritik terhadap madzab ini.
1. Penolakan hukum tertulis (perundang-undangan)
Yang dimaksud sebagai hukum bagi madzab sejarah ini adalah hukum kebiasaan tidak tertulis yang berkembang pada masyarakat sebagai pengejawantahan dari sistem nilai. Dengan demikian, satu-satunya sumber hukum menurut madzab ini adalah kesadaran hukum masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1986: 100).
Konkretisasi dari kesadaran hukum tersebut sebagai norma yang mengikat masyarakatnya tampak pada aturan-aturan tidak tertulis. Sikap seperti itu menegasikan perubahan masyarakat. 0leh karena itu, Savigny
menentang perubahan hukum. Menurut madzab sejarah ini, tugas seorang yuris dan pembentukan hukum adalah untuk mengadakan verifikasi dan memformulasikan hukum kebiasaan yang ada secara esensial hukum berfungsi untuk mengadakan stabilisasi, dan bukan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1987: 35).
Bagi masyarakat modern dengan kompleksitas permasalahannya, sangat tidak mungkin pengaturan tertib sosial dengan aturan tidak tertulis, apalagi dalam jumlah yang banyak. Jika masyarakat modern (yang jumlahnya tidak sedikit) menggunakan aturan tidak tertulis dalam mengatur kebutuhan dan kepentingan dalam tata pergaulannya pada masyarakat, maka dapat dibayangkan akan tercipta suatu ketidakpastian hukum.
0leh karena, sebagaimana pandangan madzab ini, proses konkretisasi kesadaran umum kesadaran hukum sebagai pedoman dalam melakukan tindakan hukum membutuhkan ahli hukum yang setia sebagai abdi kesadaran umum/kesadaran hukum. Ahli hukum itulah kemudian memformulasikan kesadaran umum/kesadaran hukum yang diamatinya menjadi aturan-aturan tidak tertulis itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi ucapan ahli hukum dianggap terjemahan dari jiwa masyarakat.
Tegasnya, monopoli aturan tidak tertulis sebagai pedoman tindakan hukum masyarakat melahirkan ketidakpastian hukum. Interpretasi para ahli hukum melakukan konkretisasi jiwa masyarakat, yang tidak mustahil subjektif, akan mempertinggi kemungkinan ketidakpastian hukum. Sifat tidak tertulis dari suatu aturan hukum juga dapat mengundang tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan absolut (Lili Rasjidi, 1991: 49).
Penguasa dapat saja menyelewengkan makna dari jiwa masyarakat sesuai dengan harapannya sendiri. Para ahli hukum yang bertugas menemukan hukum tidak mustahil diarahkan penguasa. Sebab keberadaan ahli hukum sebagai penemu hukum yang menjadi abdi kesadaran umum/kesadaran hukum sulit mengontrol kesetiaannya. Jadi jika masyarakat hidup di bawah kekuasaan absolut sangat mungkin aturan tidak tertulis yang disebut hukum itu untuk disalahgunakan.
Oleh karena itulah, maka Baseler (W. Friedman, 1994: 62) menentang konsepsi romantis Savigny bahwa ahli hukum adalah agen kesadaran umum dengan mengatakan bahwa, sebaliknya hukum rakyat, berbeda dari pengetahuan teknis dan artifisial dari ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja (1976: 4-5) mengatakan bahwa politik hukum yang diilhami madzab sejarah yang secara apriori menolak perundang-undangan sebagai hukum kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Politik hukum yang bermaksud melindungi golongan pribumi telah secara efektif mengisolasikan "golongan pribumi" dari hubungan dan perkembangan hukum aktua, sehingga mengakibatkan keterbelakangan golongan ini dalam situasi dimana golongan-golongan yang berbeda itu harus bersaing, misalnya dalam perdagangan.
2. Ketidakjelasan konsep kesadaran hukum dan jiwa rakyat
Kesadaran hukum yang merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. menurut pandangan madzab sejarah ini bukanlah merupakan pertimbangan rasional. tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah. oleh karena itu hukum pun selalu tidak sama (namun, bukan karena mengalami perubahan). Konsekuensinya, tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif yang dapat diterima setiap orang secara ilmiah (Sudikno Mertokusumo. 1986: 100).
Selanjutnya, konsep jiwa masyarakat dalam madzab ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut madzab ini. Pendeknya Friedman (1994: 59) mengatakan bahwa konsep itu masih terlalu umum.
3. Inkonsistensi jiwa rakyat sebagai sumber hukum
Savigny menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah yang bersumber dari jiwa rakyat tetapi dalam sebuah tulisannya yang lain, yang membahas tentang Hukum Romawi, dia mengatakan bahwa Hukum Romawi merupakan hukum terbaik (Lili Rasjidi, 1991: 49).
Studi Savigny yang mendalam atas Hukum Romawi menjelaskan pada dirinya bahwa perkembangan Hukum Romawi merupakan contoh penuntun hukum yang bijaksana yang membentuk hukum melalui adaptasi bertahap bagi zaman-zaman sebelum "corpus yuris" membentuk kodefikasi yang final (W.Friedman, 1994: 62).
Ada dua hal yang tersirat dari uraian di atas, yakni:
a. ketidakjelasan makna dan fungsi jiwa rakyat;
b. kodefikasi merupakan "tindakan final" dari suatu upaya memformulasikan
hukum, yang berarti akhirnya, sikap anti anti Savigny terhadap kodefikasi
tampaknya sudah diperluwes.
C. PENUTUP
Mazhab Sejarah hukum adalah Mazhab yang intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke). Dampak ajaran madzab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat.
Kelebihan pemikiran hukum dari madzab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, kebaikan madzab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis (Lili Rasjidi, 1996: 71). Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh.
Namun disisi lain pemikiran hukum madzab ini juga mengandung beberapa kelemahan yakni (Lili Rasjidi, 1991: 49): tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis (peraturan perundang-undangan); konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak; dan inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Friedman. W., 1993, Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori
Hukum (Susunan I), Diterjemahkan Muhammad Arifin, Cetakan
Kedua, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
___________, 1994, Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis &
ProblemKeadilan (Susunan II), Diterjemahkan Muhammad
Arifin. Cetakan Kedua. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan
Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Montesquieu, 1993, Membatasi Kekuasaan -Telaah Mengenai Jiwa Undang-
undang, Alih bahasa J.R. Sunaryo. Cetakan Kedua, Penerbit PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Hukum, Masvarakat dan Pembinaan
Hukum Nasional, Lembaga Penelitian dan Kriminologi FH UNPAD, Diedarkan oleh Penerbit Binacipta.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1987, Renungan tentang
Filsafat Hukum, Cetakan Keempat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
______________, 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit
Buku Kompas
Rasjidi, Lili, 1991, Filsafat Hukum -Apakah Hukum itu ?, Cetakan Kelima,
Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
_________, 1996, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cetakan ke-7, Penerbit PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto, Soerjono dan R.Otje Salman, 1987, Disiplin Hukum dan Disiplin
Sosial
_________. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada
Zulkarnain. 2001. Madzhab Sejarah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera
Utara
Dep. Huk.HAM. RI. 2006. Kumpulan Hasil Seminar: Arah Pembangunan
Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber lain:
http://perancangprogresif.blogspot.com/2006/12/hukum-untuk-transformasi-sosial.html
Pemikiran tentang hukum di abad ke-19 secara sederhana terbagi atas 3 (tiga) aliran mazhab. Dimulai dari aliran positivisme, aliran utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Setiap aliran itu menyatakan pemikiran-pemikiran tentang hukum, yang pada hakikatnya lahir sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Pemikiran filsafat terakhir di abad ke-19 disebut Mazhab Sejarah.
Kelahiran mazhab yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny ini dipengaruhi Montesquieu (1689-1755), melalui bukunya L'esprit des Lois mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Selain itu juga dipengaruhi paham nasionalisme yang mulai timbul pada abad ke-19. Selanjutnya, kelahiran mazhab ini juga merupakan reaksi terhadap pendapat yang dikemukakan Thibaut yang menghendaki dilakukannya kodefikasi hukum di negara Jerman berdasarkan Hukum perancis (Code Napoleon); serta reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif (Lili Rasyidi, 1996: 68, 69).
Mazhab yang tampaknya dapat menjawab kelemahan pemikiran aliran hukum alam dan hukum positif tentang hukum itu intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke). Dampak ajaran madzab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat.
Mereka disadarkan tentang pentingnya penelitian mengenai hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Pengaruh pandangan Savigny juga terasa sampai jauh ke luar negara Jerman, termasuk ke Indonesia (Lili Rasjidi, 1991; 48 dan Lili Rasjidi, 1996; 70). Namun, sebagaimana produk kreativitas manusia lainnya, pemikiran madzab sejarah tentang hukum, tentulah juga memiliki kelemahan, dalam hal ini yang utama adalah kurang diberikannya arti penting perundang-undangan sebagai sumber hukum (Lili Rasjidi, 1996; 70). Tulisan ini bermaksud merinci argumentasi, betapa pemikiran hukum Madzab Sejarah sangat membutuhkan koreksi untuk diterapkan pada lingkungan berlaku masyarakat modern yang kompleksitas kebutuhan dan kepentingan hidupnya berkembang cepat.
B. KELAHIRAN MADZAB SEJARAH; INSPIRASI DAN REAKSI
Munculnya pemikiran filsafati tentang hukum pada umumnya merupakan jawaban fundamental tentang masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman itu. Gambar-1 tentang Inspirasi dan reaksi Madzab Sejarah di bawah ini menunjukkan, terdapat 2 hal yang memicu kelahiran Madzab Sejarah ini yakni; buku Montesquieu "L' esprit des Lois" dan paham nasionalisme yang mulai tumbuh pada awal abad ke-19. Kedua hal itu, tampak sangat menonjol memberi inspirasi kepada Savigny untuk menciptakan suatu pemikiran hukum. Pemikiran tersebut selanjutnya merupakan jawabannya atas ketidaksetujuannya pada aliran hukum alam dan usulan kodefikasi hukum perdata Jerman berdasarkan Hukum Perancis.
1. Inspirasi dan Reaksi Madzab Sejarah
Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya Madzab Sejarah adalah Montesquieu (1689-1755) lewat bukunya L'esprit des Lois yang terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa sesuatu bangsa dengan hukumnya (Lili Rasjid,1996:61). W. Friedman (1993: 86) mengatakan bahwa gagasan yang benar-benar penting dari L'esprit des Lois adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti: iklim, tanah, agama, adat-kebiasaan, perdagangan dan lain sebagainya. Dengan ide inilah, Montesquieu mulai dengan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan.
R.Haryono Iman dalam kata pengantarnya pada buku Montesquieu yang berbahasa Indonesia ini memformulasikan bahwa sistem hukum positif di berbagai masyarakat politik yang berbeda-beda adalah relatif terhadap berbagai faktor: terhadap watak masyarakat, terhadap hakikat dan asas bentuk-bentuk pemerintahan, iklim dan kondisi ekonomi dan sebagainya. Keseluruhan hubungan ini membentuk jiwa undang-undang yaitu ration d'etre bagi hukum atau landasan bagi adanya hukum.
Selanjutnya dikatakan bahwa gagasan Montesquieu tentang sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Montesquieu membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu, dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh 2 faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat yaitu faktor fisik dan faktor moral.
Faktor fisik yang utama adalah iklim yang menghasilkan akibat fisiologi dan mentaltertentu. Yang harus juga dipertimbangkan adalah keadaan dataran, kepadatan penduduk dan daerah kekuasaan suatu masyarakat. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai faktor moral adalah: agama, hukum, peribahasa, kebiasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berfikir dan suasana yang tercipta di pengadilan negara.
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa Montesquieu mendekati pokok bahasannya lebih sebagai ahli filsafat sejarah daripada semangat seorang ahli sosiologi positivistik. Faktor-faktor Pembentuk Jiwa Undang-undang dan Peranannya terhadap Sistem Hukum Positif Sebagaimana dikemukakan di atas, Madzab Sejarah juga diilhami oleh paham nasionalisme yang mulai timbul di awal abad ke-19.
"Deutsch uber alles", demikianlah semboyan Jerman mengekspresikan tingginya nasionalismenya (bahkan kemudian semboyan itu terkesan menunjukkan sikap chauvinisme). Dengan memanfaatkan eforia politik yang sedang berkecamuk pada warga negara dan penyelenggara negara pada waktu itu, Savigny menyarankan penolakan terhadap usul Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi: "Uber Die Notwetdigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutschland" (Keperluan akan adanya kodefikasi hukum perdata negara Jerman).
Tentulah usul Thibaut, ahli hukum perdata Jerman, yang menghendaki agar di Jerman diperlakukan kodefikasi perdata dengan berdasarkan hukum Perancis (Code Napoleon) dirasakan tidak selaras dengan semangat nasionalisme Jerman yang pada waktu itu sedang menggelora. Eforia nasionalisme yang cenderung chauvinistik tersebut mustahil dapat menerima upaya pembentukan hukum yang berasal dari jiwa bangsa lain (dalam hal ini Perancis yang meninggalkan Jerman).
Dalam suasana demikian. Savigny mendapatkan "Lahan subur" untuk menanam dan menyemaikan ajarannya yang mengatakan bahwa 'hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dan oleh karena setiap bangsa memiliki "volgeist" (jiwa rakyat) yang berbeda, maka hukum suatu negara tidak dapat diterapkan bagi negara lain, meskipun negara lain itu adalah bekas penjajahnya.
Dalam kaitan inilah kemudian Savigny mengatakan, adalah tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah).
2. Substansi dan Perkembangan Ajaran Madzab Sejarah
Inti ajaran Madzab Sejarah yang didirikan oleh Savigny ini terdapat dalam bukunya 'von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-undang dan Ilmu Hukum). antara lain dikatakan: 'Das Recht wird nicht gemacht. est ist und wird mit dem volke (Hukum itu tidak dibuat. tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat) (Lili Rasjidi. 1996: 69).
Latar belakang pendapat Savigny di atas timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai volgeist (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari pada jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks dimana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya (Lili Rasjid 1996: 70).
Pokok-pokok ajaran madzab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut (W.Friedman, 1994: 61, 62) :
a) Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis;oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
b) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalamperadaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.
c) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.
3. Pokok-pokok Ajaran Madzab Sejarah
Dampak pemikiran hukum Savigny yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Puchta, terhadap perkembangan hukum tertulis di Jerman tampaknya sangat kuat. Buktinya tantangan Savigny terhadap kodefikasi Perancis itu menyebabkan hampir satu abad lamanya Jerman tidak mempunyai kodifikasi hukum perdata (Lili Rasjidi, 1996: 70). Baru pada tahun 1900 negeri Jerman mendapatkan kitab undang-undangnya dalam wujud Burgerliches Gesetzbuch (Satjipto RahardjoJ 19B6: 24B).
Di Indonesia pun pengaruh ajaran madzab sejarah sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Demikian juga bagi para ahli sosiologi, saran Savigny memperteguh keyakinan mereka bahwa antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Keyakinan semacam itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang akan memiliki daya berlaku sosiologis.
Namun akhirnya, ajaran madzab sejarah ini mengalami improvisasi di tangan pengikutnya sendiri yakni Sir Henry Maine (1822-1888) yang dalam bukunya "Ancient Society" mengetengahkan teorinya yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadardan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Hukum sendiri pada masyarakat iniberkembang melalui 3 cara, yaitu: fiksi, equity, dan perundang-undangan.
Pandangan terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan untukmembedakan Maine dengan Savigny. Tampaknya Maine tidak mengesampingkan peranan perundangan dan kodefikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju (Lili Rasjidi 1991: 48). Jadi Maine membedakan adanya masyarakat-masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara yaitu: "fiksi, equity, dan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Maine,Volgeist bukanlah sesuatu yang mistik. 0leh karena Maine mencermati bahwa dalam perjalanan kehidupan masyarakat terdapat perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak (Satjipto Rahardjo, 1986: 250).
R.W.M Dias mengatakan bahwa pada masyarakat-masyarakat kuna (tradisional), kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh status, yaitu bahwa tuntutan-tuntutannya kewajiban-kewajibannya, ditentukan oleh hukum (dalam SatjiptoRahardjo, 1986: 250). Dengan demikian hukum yang berlaku itu adalah fiksi yaknisesuatu yang sudah dianggap diketahui oleh masyarakat oleh karena merupakan "jiwa"nya sendiri.
Dapat dibayangkan selaras dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat kuna /tradisional menuju masyarakat modern, seyogianya terlebih dahulu mengalami transisi. Dalam pada itu dasar kedudukan hukumnya diasumsikan juga berada pada tahap antara status dan kontrak. Konsekuensinya hukum yang berlaku adalah "fiks dengan dibarengi equity. Gerakan suatu masyarakat menuju kepada masyarakat progresif ditandai oleh
runtuhnya status tersebut dan kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri artinya oleh kebebasannya untuk melakukan perundingan-perundingan serta perjanjian-perjanjian dengan pihak lain.
Living Law
Hukum modern yang dicirikan rasional, otonom, tertutup yang membeku dalam doktrin The Rule of Law bukanlah nilai universal yang bisa berlaku di ladang negara-negara yang tidak memiliki sejarah sama dengan Eropa. (Rahardjo. 2007: 10-11). Hukum nasional yang nota bene berwatak modern dan liberal “membunuh” hukum adat yang hidup (living law) dalam interaksi masyarakat.
Kualitas penegakan hukum itu beda-beda. Konon seorang pemimpin China memesan 100 peti mati untuk para koruptor dan salah satunya adalah untuk dirinya, manakala ia melakukan korupsi. Sementara dibanyak negara ada yang melakukan penegakan hukum secara lunak dan bahkan bisa dikomersilkan dengan istilah yang lebih kasar adalah jual beli hukum.
Di Indonesia, hukum oleh beberapa kalangan, dianggap sebuah virus yang membuat masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk menghindar. Dapat dilihat dengan terbitnya peraturan baru pasti bukan kabar gembira yang diterima sukacita. Pembentuknya saja tidak antusias. Dan kalau digugat malah berkilah: ketentuan semacam itu terpaksa dibuat. Padahal tidak pernah ada inspirasi dalam aksi terpaksa. Jadi, salah besar kalau pemimpin negara berharap rakyat akan lekas bergerak asal peraturan dibuat. Sebab, tindakan sadar butuh alasan, bukan sekadar rangkaian perintah dan pembatasan.
Hukum itu bukan hanya tatanan determinatif yang sengaja dibikin (rule making) tetapi perlu dilakukan terobosan-terobosan (rule breaking) untuk mencapai tujuannya yang paling tinggi. Karl Ranner menyatakan agar hukum itu dibiarkan mencari dan menemukan jalannya sendiri secara progresif, “the development of the law gradually works out what is socially reasonable”. (http://perancangprogresif.blogspot.com/2006/12/hukum-untuk-transformasi-sosial.html)
Di saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir secara yuridis kepentingan masyarakat atau di kala penerapan hukum mematahkan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, maka hukum sebagai suatu cerminan sosiologis masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan berpaling pada antoposentis yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, maka hukum akan terus hidup (living) dalam masyarakat. Dapat dibilang hukum itu menjadi progresif.
4. Kelebihan dan Kelemahan Madzab Sejarah
Kelebihan pemikiran hukum dari madzab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Oleh karena hukum pasti sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Tegasnya, satu-satunya sumber hukum menurut madzab ini adalah kesadaran hukum suatu bangsa (Sudikno Mertokusumo, 1986: 100). Selanjutnya, kebaikan madzab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis (Lili Rasjidi, 1996: 71). Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh.
Mochtar Kusumaatmadja (1976: 4) mengatakan bahwa bagi Indonesia, pemikiran dan sikap madzab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (" preservation") hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai ebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya "pembaratan" (westernisasi) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil mencegahnya samasekali, kecuali bagi sebagian kecil golongan pribumi. Akan tetapi pemikiran hukum madzab ini juga mengandung beberapa kelemahan yakni (Lili Rasjidi, 1991: 49):
a) Tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis (peraturan perundang-undangan);
b) konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak;
c) inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa.
Kelemahan-kelemahan di atas akan diuraikan satu persatu untuk lebih mendalami kritik terhadap madzab ini.
1. Penolakan hukum tertulis (perundang-undangan)
Yang dimaksud sebagai hukum bagi madzab sejarah ini adalah hukum kebiasaan tidak tertulis yang berkembang pada masyarakat sebagai pengejawantahan dari sistem nilai. Dengan demikian, satu-satunya sumber hukum menurut madzab ini adalah kesadaran hukum masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1986: 100).
Konkretisasi dari kesadaran hukum tersebut sebagai norma yang mengikat masyarakatnya tampak pada aturan-aturan tidak tertulis. Sikap seperti itu menegasikan perubahan masyarakat. 0leh karena itu, Savigny
menentang perubahan hukum. Menurut madzab sejarah ini, tugas seorang yuris dan pembentukan hukum adalah untuk mengadakan verifikasi dan memformulasikan hukum kebiasaan yang ada secara esensial hukum berfungsi untuk mengadakan stabilisasi, dan bukan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1987: 35).
Bagi masyarakat modern dengan kompleksitas permasalahannya, sangat tidak mungkin pengaturan tertib sosial dengan aturan tidak tertulis, apalagi dalam jumlah yang banyak. Jika masyarakat modern (yang jumlahnya tidak sedikit) menggunakan aturan tidak tertulis dalam mengatur kebutuhan dan kepentingan dalam tata pergaulannya pada masyarakat, maka dapat dibayangkan akan tercipta suatu ketidakpastian hukum.
0leh karena, sebagaimana pandangan madzab ini, proses konkretisasi kesadaran umum kesadaran hukum sebagai pedoman dalam melakukan tindakan hukum membutuhkan ahli hukum yang setia sebagai abdi kesadaran umum/kesadaran hukum. Ahli hukum itulah kemudian memformulasikan kesadaran umum/kesadaran hukum yang diamatinya menjadi aturan-aturan tidak tertulis itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi ucapan ahli hukum dianggap terjemahan dari jiwa masyarakat.
Tegasnya, monopoli aturan tidak tertulis sebagai pedoman tindakan hukum masyarakat melahirkan ketidakpastian hukum. Interpretasi para ahli hukum melakukan konkretisasi jiwa masyarakat, yang tidak mustahil subjektif, akan mempertinggi kemungkinan ketidakpastian hukum. Sifat tidak tertulis dari suatu aturan hukum juga dapat mengundang tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan absolut (Lili Rasjidi, 1991: 49).
Penguasa dapat saja menyelewengkan makna dari jiwa masyarakat sesuai dengan harapannya sendiri. Para ahli hukum yang bertugas menemukan hukum tidak mustahil diarahkan penguasa. Sebab keberadaan ahli hukum sebagai penemu hukum yang menjadi abdi kesadaran umum/kesadaran hukum sulit mengontrol kesetiaannya. Jadi jika masyarakat hidup di bawah kekuasaan absolut sangat mungkin aturan tidak tertulis yang disebut hukum itu untuk disalahgunakan.
Oleh karena itulah, maka Baseler (W. Friedman, 1994: 62) menentang konsepsi romantis Savigny bahwa ahli hukum adalah agen kesadaran umum dengan mengatakan bahwa, sebaliknya hukum rakyat, berbeda dari pengetahuan teknis dan artifisial dari ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja (1976: 4-5) mengatakan bahwa politik hukum yang diilhami madzab sejarah yang secara apriori menolak perundang-undangan sebagai hukum kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Politik hukum yang bermaksud melindungi golongan pribumi telah secara efektif mengisolasikan "golongan pribumi" dari hubungan dan perkembangan hukum aktua, sehingga mengakibatkan keterbelakangan golongan ini dalam situasi dimana golongan-golongan yang berbeda itu harus bersaing, misalnya dalam perdagangan.
2. Ketidakjelasan konsep kesadaran hukum dan jiwa rakyat
Kesadaran hukum yang merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. menurut pandangan madzab sejarah ini bukanlah merupakan pertimbangan rasional. tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah. oleh karena itu hukum pun selalu tidak sama (namun, bukan karena mengalami perubahan). Konsekuensinya, tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif yang dapat diterima setiap orang secara ilmiah (Sudikno Mertokusumo. 1986: 100).
Selanjutnya, konsep jiwa masyarakat dalam madzab ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut madzab ini. Pendeknya Friedman (1994: 59) mengatakan bahwa konsep itu masih terlalu umum.
3. Inkonsistensi jiwa rakyat sebagai sumber hukum
Savigny menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah yang bersumber dari jiwa rakyat tetapi dalam sebuah tulisannya yang lain, yang membahas tentang Hukum Romawi, dia mengatakan bahwa Hukum Romawi merupakan hukum terbaik (Lili Rasjidi, 1991: 49).
Studi Savigny yang mendalam atas Hukum Romawi menjelaskan pada dirinya bahwa perkembangan Hukum Romawi merupakan contoh penuntun hukum yang bijaksana yang membentuk hukum melalui adaptasi bertahap bagi zaman-zaman sebelum "corpus yuris" membentuk kodefikasi yang final (W.Friedman, 1994: 62).
Ada dua hal yang tersirat dari uraian di atas, yakni:
a. ketidakjelasan makna dan fungsi jiwa rakyat;
b. kodefikasi merupakan "tindakan final" dari suatu upaya memformulasikan
hukum, yang berarti akhirnya, sikap anti anti Savigny terhadap kodefikasi
tampaknya sudah diperluwes.
C. PENUTUP
Mazhab Sejarah hukum adalah Mazhab yang intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke). Dampak ajaran madzab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat.
Kelebihan pemikiran hukum dari madzab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, kebaikan madzab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis (Lili Rasjidi, 1996: 71). Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh.
Namun disisi lain pemikiran hukum madzab ini juga mengandung beberapa kelemahan yakni (Lili Rasjidi, 1991: 49): tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis (peraturan perundang-undangan); konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak; dan inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Friedman. W., 1993, Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori
Hukum (Susunan I), Diterjemahkan Muhammad Arifin, Cetakan
Kedua, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
___________, 1994, Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis &
ProblemKeadilan (Susunan II), Diterjemahkan Muhammad
Arifin. Cetakan Kedua. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan
Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Montesquieu, 1993, Membatasi Kekuasaan -Telaah Mengenai Jiwa Undang-
undang, Alih bahasa J.R. Sunaryo. Cetakan Kedua, Penerbit PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Hukum, Masvarakat dan Pembinaan
Hukum Nasional, Lembaga Penelitian dan Kriminologi FH UNPAD, Diedarkan oleh Penerbit Binacipta.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1987, Renungan tentang
Filsafat Hukum, Cetakan Keempat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
______________, 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit
Buku Kompas
Rasjidi, Lili, 1991, Filsafat Hukum -Apakah Hukum itu ?, Cetakan Kelima,
Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
_________, 1996, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cetakan ke-7, Penerbit PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto, Soerjono dan R.Otje Salman, 1987, Disiplin Hukum dan Disiplin
Sosial
_________. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada
Zulkarnain. 2001. Madzhab Sejarah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera
Utara
Dep. Huk.HAM. RI. 2006. Kumpulan Hasil Seminar: Arah Pembangunan
Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber lain:
http://perancangprogresif.blogspot.com/2006/12/hukum-untuk-transformasi-sosial.html
Teori hukum murni
Ide mengenai Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum.
Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum.
Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodolgikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodoligi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hokum dipertimbangkan sebagai sebuah praktek normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja.
1. Norma Dasar
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.
Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandaian.
Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norm moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (act of will). Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.
Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklain bahwa presupposition dari Nrma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif.
Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang harus melakukan presuppose Norma Dasar. Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional.
2. Nilai Normatif Hukum
Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.
Validitas dari sistem hukum bergantung dari paktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungan isi Norma Dasar.
Perhatian Kelsen pada aspek-aspek normatifitasan ini dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakuan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar.
Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hokum, sosiologi, teori politik dan kritik ideology. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. Dalam hukum internasional misalnya, Kelsen menerbitkan Principles of International Law. Karya tersebut merupakan studi sistematik dari aspek-aspek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi-sanksi yang diberikan, retaliasi, spektrum validitas dan fungsi esensial dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya. [aeroxenon]
Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum.
Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodolgikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodoligi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hokum dipertimbangkan sebagai sebuah praktek normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja.
1. Norma Dasar
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.
Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandaian.
Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norm moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (act of will). Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.
Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklain bahwa presupposition dari Nrma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif.
Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang harus melakukan presuppose Norma Dasar. Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional.
2. Nilai Normatif Hukum
Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.
Validitas dari sistem hukum bergantung dari paktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungan isi Norma Dasar.
Perhatian Kelsen pada aspek-aspek normatifitasan ini dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakuan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar.
Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hokum, sosiologi, teori politik dan kritik ideology. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. Dalam hukum internasional misalnya, Kelsen menerbitkan Principles of International Law. Karya tersebut merupakan studi sistematik dari aspek-aspek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi-sanksi yang diberikan, retaliasi, spektrum validitas dan fungsi esensial dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya. [aeroxenon]
TATA CARA SIDANG SEMU PENGADILAN AGAMA
TATA CARA SIDANG SEMU PENGADILAN AGAMA
1. Panitera menempatkan diri di tempat sidang dan selanjutnya mempersilahkan Majelis Hakim memasuki ruang sidang : ”Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri”. (Setelah Hakim duduk ditempatnya). ”Para pihak dimohon memasuki ruang sidang” (Penggugat dan Tergugat duduk di depan Majelis Hakim didampingi kuasanya atau Penggugat di sebelah kanan dan Tergugat di sebelah kiri dari meja Majelis Hakim).
2. Ketua Majelis Hakim membuka sidang : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM.
Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Tanggal DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM. (Hakim mengetuk palu 3x).
3. Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas para pihak (dimulai dari PENGGUGAT dan selanjutnnya TERGUGAT).
Pemerikasaan identitas Penggugat :
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudari Penggugat ?
Penggugat : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saya akan mengecek identitas Saudari ?
Penggugat : Ya pak (mengangguk)
Hakim Ketua : Siapa nama saudari ?
Penggugat : Saya, Dewi Yull
Hakim Ketua : Berapa umur saudari ?
Penggugat : .......tahun
Hakim Ketua : Dimana sekarang saudari bertempat tinggal ?
Penggugat : Di...................
Hakim Ketua : Saudari dalam persidangan akan maju sendiri ?
Penggugat : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.
Hakim Ketua : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?
Pengacara : Betul Yang Mulia
Hakim Ketua: Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara ?
Pengacara : Ya, Pak Hakim (Maju menyerahkan surat kuasa)
Hakim Ketua : (Memeriksa surat tersebut dan sekilas membaca).
Pemeriksaan identitas Tergugat = Penggugat.
4. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian (syarat Formil pada sidang pertama).
“Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara Penggugat dan Tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara Penggugat ?”
KUASA PENGGUGAT : “Bapak Hakim Yang Mulia, sebenarnya klien saya sudah berusaha menjadi isteri yang baik, berusaha mengalah dan memaafkan atas kesalahan dari Tergugat. Namun upaya ini ternyata tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Jadi klien saya tetap tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, Pak Hakim”.
HAKIM : “Bagaimana saudara Tergugat ?”
TERGUGAT : “Bapak Hakim yang kami hormati, saya sependapat dengan Bapak Hakim sebenarnya saya kaget dan sangat saya sesalkan isteri saya ingin cerai dari saya. Saya masih cinta dan buktinya saya sudah minta maaf atas kesalahan saya. Apalagi kalo saya mikir anak-anak saya”.
HAKIM : “Saya ingin bertanya langsung pada Penggugat, gimana ibu, suami anda kan masih cinta berat dengan anda. Apa anda tidak mau memaafkan kesalahannya ?”
DEWI YULL : “Pak Hakim saya sudah tidak kuat lagi Pak Hakim. Hati saya ini (berdiri dan menangis) sakit....sakit Pak Hakim. Saya sudah sumpek melihat dia. Sudah ga’ mau lagi. Biarlah say sendirian saja Pak Hakim”
TERGUGAT : “Tapi kan saya tidak berbuat apa-apa ?” (berdiri juga).
DEWI YULL : “Apa Mas Ray (agak marah dan ditahan oleh Pengacaranya) Saya sudah bosan...mas ngomong itu melulu – menghindarlah...maaflah... – bosan!”
HAKIM : “Yah, kalau memang Penggugat maupun Tergugat tetap tidak mau berdamai.... maka akan menerkan kasus ini untuk diperiksa”.
5. Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan :
“Saudara sekalian, mengingat upaya damai pada siang ini masih nelum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM (mengetuk palu 1x). Bagi bapak ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih”.
6. Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat untuk membacakan suran Gugatan :
“Saudara Penggugat saya persilahkan untuk membacakan gugatan yang saudara ajukan” (Selanjutnya gugatan dapat dibacakan oleh Kuasa Penggugat)
7. Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah Gugatan masih ada yang perlu disempurnakan, kepada Tergugat apakah sudah paham dan mengerti maksud Gugatan.
HAKIM :“Apakah Gugatan saudara masih ada yang perlu disempurnakan ?”
PENGGUGAT : “Tidak Bapak Hakim”
HAKIM : “Bagaimana saudara Tergugat, apakah sudah paham dan mengerti maksud Gugatan saudara Penggugat ?”
TERGUGAT : “Sudah Bapak Hakim”
8. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab Gugatan.
HAKIM : “Apakah saudara Tergugat sudah siap menjawab Gugatan Penggugat ?”
TERGUGAT : “Belum Bapak Hakim, kami minta waktu 1 minggu untuk menjawab Gugatan saudara Penggugat".
HAKIM : “Baiklah, untuk menunggu jawaban dari Tergugat, sidang ditunda sampai dengan (menengok ke Panitera) tanggal berapa Panitera ?
PANITERA : “Tanggal ............”
HAKIM : “Ya, sidang ditunda sampai dengan tanggal.......... dengan agenda pembacaan jawaban Gugatan” (ketok palu 1x)
9. Majelis Hakim membuka sidang : ( = no.2)
HAKIM : “..... dengan agenda pembacaan jawaban Gugatan”
: “Bagaimana saudara Tergugat, sudah siap dengan jawaban Gugatan saudara ?”
TERGUGAT : “Sudah Bapak Hakim”
HAKIM : “Langsung saja, saudara Tergugat saya persilahkan untuk membacakan jawaban gugatan saudara” (Selanjutnya jawaban dapat dibacakan oleh Kuasa Tergugat).
10. Majelis selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat unyuk menanggapi (REPLIK dan DUPLIK).
HAKIM : “Setelah mendengar jawaban dari saudara Tergugat, apakah saudara Penggugat akan menanggapi / mengajukan Replik ?”
PENGGUGAT : “Iya Bapak Hakim. Tetapi kami minta waktu 1 minggu untuk mengajukan Replik, Bapak Hakim”
HAKIM : ( = No. 8 )
Untuk Duplik = Replik
11. Sebelum acara pembuktian, para pihak dipersilahkan untuk MENGAJUKAN PIHAK KELUARGA UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA (sebagai Hakam). Dimulai dari pihak PENGGUGAT lalu TERGUGAT.
Panitera memanggil wakil keluarga Penggugat (....................) selanjutnya wakil dari keluarga Tergugat (...................). Dalam memberikan keterangan tidak ada penyumpahan.
Hakim selanjutnya mengupayakan perdamaian kembali kepada para pihak setelah adanya keterangan dari keluarga tersebut. Namun tetap ditolak.
12. ACARA PEMBUKTIAN (Majelis Hakim mempersilahkan pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti)
a. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (Fotokopi Akte Perkawinan, Akte Kelahiran Anak, KTP Penggugat – semua dibacakan perlahan-lahan lengkap dengan nomornya – lalu diserahkan kepada Hakim).
b. Penggugat mengajukan alat bukti saksi (2 orang saksi).
c. Tergugat mengajukan alat bukti tertulis (Fotokopi KTP a.n. Tergugat)
d. Tergugat mengajukan saksi-saksi (2 orang saksi)
13. Dalam pemeriksaan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat, Makelis Hakim menanyakan IDENTITAS SAKSI (= no.3), seterusnya diberikan kesempatan untuk disumpah.
Hakim : “Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah ?”
Saksi : “Ya, pak Hakim” (Selanjutnya petugas penyumpah siap, saksi berdiri)
Hakim : “Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALOOHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA”. (Saksi duduk kembali)
“Saudara saksi, anda telah disumpah berarti anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab anda tidak hanya kepad kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti ?”
Saksi : “Ya, Pak Hakim”
14. Setelah Acara Pembuktian selesai, majelis Hakim memberikan kesempatan para pihak untuk memberikan KESIMPULAN AKHIR. Pada intinya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.
15. Selanjutnya Majelis Hakim MENUNDA SIDANG untuk menunggu waktu 1 minggu sebelum pengambilan keputusan. (ketok palu 1x)
16. SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN (Para pelaku sidang berdiri di tempat saja)
17. Ketua Majelis Hakim membuka sidang : ( = no.2 )
18. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian yang terakhir sebelum ada Putusan.
Hakim : “Saudara Penggugat dan Tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara sekalian untuk kembali sebagai suami isteri dalam satu keluarga. (selanjutnya menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat)
19. PEMBACAAN PUTUSAN : (Putusan dibacakan bergantian oleh Hakim, dimulai Hakim Ketua dan diakhiri pula oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua memberikan nasihat kepada para pihak (terutama ynag kalah tentang Upaya Hukum)
Hakim : “Saudara Tergugat, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding, apakah saudara akan mengajukan banding ?”
Tergugat : “Tidak, Bapak Hakim. Kami menerima putusan ini”
20. Hakim Ketua MENUTUP SIDANG :
“Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Tanggal DINYATAKAN DITUTUP. (Hakim mengetuk palu 3x).
1. Panitera menempatkan diri di tempat sidang dan selanjutnya mempersilahkan Majelis Hakim memasuki ruang sidang : ”Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri”. (Setelah Hakim duduk ditempatnya). ”Para pihak dimohon memasuki ruang sidang” (Penggugat dan Tergugat duduk di depan Majelis Hakim didampingi kuasanya atau Penggugat di sebelah kanan dan Tergugat di sebelah kiri dari meja Majelis Hakim).
2. Ketua Majelis Hakim membuka sidang : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM.
Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Tanggal DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM. (Hakim mengetuk palu 3x).
3. Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas para pihak (dimulai dari PENGGUGAT dan selanjutnnya TERGUGAT).
Pemerikasaan identitas Penggugat :
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudari Penggugat ?
Penggugat : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saya akan mengecek identitas Saudari ?
Penggugat : Ya pak (mengangguk)
Hakim Ketua : Siapa nama saudari ?
Penggugat : Saya, Dewi Yull
Hakim Ketua : Berapa umur saudari ?
Penggugat : .......tahun
Hakim Ketua : Dimana sekarang saudari bertempat tinggal ?
Penggugat : Di...................
Hakim Ketua : Saudari dalam persidangan akan maju sendiri ?
Penggugat : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.
Hakim Ketua : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?
Pengacara : Betul Yang Mulia
Hakim Ketua: Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara ?
Pengacara : Ya, Pak Hakim (Maju menyerahkan surat kuasa)
Hakim Ketua : (Memeriksa surat tersebut dan sekilas membaca).
Pemeriksaan identitas Tergugat = Penggugat.
4. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian (syarat Formil pada sidang pertama).
“Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara Penggugat dan Tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara Penggugat ?”
KUASA PENGGUGAT : “Bapak Hakim Yang Mulia, sebenarnya klien saya sudah berusaha menjadi isteri yang baik, berusaha mengalah dan memaafkan atas kesalahan dari Tergugat. Namun upaya ini ternyata tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Jadi klien saya tetap tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, Pak Hakim”.
HAKIM : “Bagaimana saudara Tergugat ?”
TERGUGAT : “Bapak Hakim yang kami hormati, saya sependapat dengan Bapak Hakim sebenarnya saya kaget dan sangat saya sesalkan isteri saya ingin cerai dari saya. Saya masih cinta dan buktinya saya sudah minta maaf atas kesalahan saya. Apalagi kalo saya mikir anak-anak saya”.
HAKIM : “Saya ingin bertanya langsung pada Penggugat, gimana ibu, suami anda kan masih cinta berat dengan anda. Apa anda tidak mau memaafkan kesalahannya ?”
DEWI YULL : “Pak Hakim saya sudah tidak kuat lagi Pak Hakim. Hati saya ini (berdiri dan menangis) sakit....sakit Pak Hakim. Saya sudah sumpek melihat dia. Sudah ga’ mau lagi. Biarlah say sendirian saja Pak Hakim”
TERGUGAT : “Tapi kan saya tidak berbuat apa-apa ?” (berdiri juga).
DEWI YULL : “Apa Mas Ray (agak marah dan ditahan oleh Pengacaranya) Saya sudah bosan...mas ngomong itu melulu – menghindarlah...maaflah... – bosan!”
HAKIM : “Yah, kalau memang Penggugat maupun Tergugat tetap tidak mau berdamai.... maka akan menerkan kasus ini untuk diperiksa”.
5. Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan :
“Saudara sekalian, mengingat upaya damai pada siang ini masih nelum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM (mengetuk palu 1x). Bagi bapak ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih”.
6. Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat untuk membacakan suran Gugatan :
“Saudara Penggugat saya persilahkan untuk membacakan gugatan yang saudara ajukan” (Selanjutnya gugatan dapat dibacakan oleh Kuasa Penggugat)
7. Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah Gugatan masih ada yang perlu disempurnakan, kepada Tergugat apakah sudah paham dan mengerti maksud Gugatan.
HAKIM :“Apakah Gugatan saudara masih ada yang perlu disempurnakan ?”
PENGGUGAT : “Tidak Bapak Hakim”
HAKIM : “Bagaimana saudara Tergugat, apakah sudah paham dan mengerti maksud Gugatan saudara Penggugat ?”
TERGUGAT : “Sudah Bapak Hakim”
8. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab Gugatan.
HAKIM : “Apakah saudara Tergugat sudah siap menjawab Gugatan Penggugat ?”
TERGUGAT : “Belum Bapak Hakim, kami minta waktu 1 minggu untuk menjawab Gugatan saudara Penggugat".
HAKIM : “Baiklah, untuk menunggu jawaban dari Tergugat, sidang ditunda sampai dengan (menengok ke Panitera) tanggal berapa Panitera ?
PANITERA : “Tanggal ............”
HAKIM : “Ya, sidang ditunda sampai dengan tanggal.......... dengan agenda pembacaan jawaban Gugatan” (ketok palu 1x)
9. Majelis Hakim membuka sidang : ( = no.2)
HAKIM : “..... dengan agenda pembacaan jawaban Gugatan”
: “Bagaimana saudara Tergugat, sudah siap dengan jawaban Gugatan saudara ?”
TERGUGAT : “Sudah Bapak Hakim”
HAKIM : “Langsung saja, saudara Tergugat saya persilahkan untuk membacakan jawaban gugatan saudara” (Selanjutnya jawaban dapat dibacakan oleh Kuasa Tergugat).
10. Majelis selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat unyuk menanggapi (REPLIK dan DUPLIK).
HAKIM : “Setelah mendengar jawaban dari saudara Tergugat, apakah saudara Penggugat akan menanggapi / mengajukan Replik ?”
PENGGUGAT : “Iya Bapak Hakim. Tetapi kami minta waktu 1 minggu untuk mengajukan Replik, Bapak Hakim”
HAKIM : ( = No. 8 )
Untuk Duplik = Replik
11. Sebelum acara pembuktian, para pihak dipersilahkan untuk MENGAJUKAN PIHAK KELUARGA UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA (sebagai Hakam). Dimulai dari pihak PENGGUGAT lalu TERGUGAT.
Panitera memanggil wakil keluarga Penggugat (....................) selanjutnya wakil dari keluarga Tergugat (...................). Dalam memberikan keterangan tidak ada penyumpahan.
Hakim selanjutnya mengupayakan perdamaian kembali kepada para pihak setelah adanya keterangan dari keluarga tersebut. Namun tetap ditolak.
12. ACARA PEMBUKTIAN (Majelis Hakim mempersilahkan pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti)
a. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (Fotokopi Akte Perkawinan, Akte Kelahiran Anak, KTP Penggugat – semua dibacakan perlahan-lahan lengkap dengan nomornya – lalu diserahkan kepada Hakim).
b. Penggugat mengajukan alat bukti saksi (2 orang saksi).
c. Tergugat mengajukan alat bukti tertulis (Fotokopi KTP a.n. Tergugat)
d. Tergugat mengajukan saksi-saksi (2 orang saksi)
13. Dalam pemeriksaan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat, Makelis Hakim menanyakan IDENTITAS SAKSI (= no.3), seterusnya diberikan kesempatan untuk disumpah.
Hakim : “Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah ?”
Saksi : “Ya, pak Hakim” (Selanjutnya petugas penyumpah siap, saksi berdiri)
Hakim : “Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALOOHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA”. (Saksi duduk kembali)
“Saudara saksi, anda telah disumpah berarti anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab anda tidak hanya kepad kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti ?”
Saksi : “Ya, Pak Hakim”
14. Setelah Acara Pembuktian selesai, majelis Hakim memberikan kesempatan para pihak untuk memberikan KESIMPULAN AKHIR. Pada intinya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.
15. Selanjutnya Majelis Hakim MENUNDA SIDANG untuk menunggu waktu 1 minggu sebelum pengambilan keputusan. (ketok palu 1x)
16. SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN (Para pelaku sidang berdiri di tempat saja)
17. Ketua Majelis Hakim membuka sidang : ( = no.2 )
18. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian yang terakhir sebelum ada Putusan.
Hakim : “Saudara Penggugat dan Tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara sekalian untuk kembali sebagai suami isteri dalam satu keluarga. (selanjutnya menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat)
19. PEMBACAAN PUTUSAN : (Putusan dibacakan bergantian oleh Hakim, dimulai Hakim Ketua dan diakhiri pula oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua memberikan nasihat kepada para pihak (terutama ynag kalah tentang Upaya Hukum)
Hakim : “Saudara Tergugat, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding, apakah saudara akan mengajukan banding ?”
Tergugat : “Tidak, Bapak Hakim. Kami menerima putusan ini”
20. Hakim Ketua MENUTUP SIDANG :
“Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Tanggal DINYATAKAN DITUTUP. (Hakim mengetuk palu 3x).
Scrip Mootcourt
SIDANG I
28 Juni 2004
Panitera : ”Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri”. ”Para pihak dimohon memasuki ruang sidang”
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 28 Juni 2004 DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM. (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Penggugat ?
Penggugat : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Penggugat : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Penggugat : Dewi Yull, Pak
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Penggugat : 43 tahun
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Penggugat : Jl. Barokokok No.23 Banten
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Penggugat : Islam, Pak Hakim
Hakim Ketua : Saudara dalam persidangan akan maju sendiri ?
Penggugat : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.
Hakim Ketua : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?
Kuasa P : Betul, Pak Hakim
Hakim Ketua : Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara ?
Kuasa P : Ya, Pak Hakim (Maju menyerahkan surat kuasa, Hakim memeriksa surat tersebut dan sekilas membaca).
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Tergugat ?
Tergugat : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Tergugat : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Tergugat : Ray Sahetapy, Pak
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Tergugat : 45 tahun
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Tergugat : Jl. Barokokok No.23 Banten
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Tergugat : Islam, Pak Hakim
Hakim Ketua : Saudara dalam persidangan akan maju sendiri ?
Tergugat : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.
Hakim Ketua : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?
Kuasa T : Betul, Pak Hakim
Hakim Ketua : Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara ?
Kuasa T : Ya, Pak Hakim (Maju menyerahkan surat kuasa, Hakim memeriksa surat tersebut dan sekilas membaca).
Hakim Ketua : Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara Penggugat dan Tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Bapak Hakim Yang Mulia, sebenarnya klien saya sudah berusaha menjadi isteri yang baik, berusaha mengalah dan memaafkan atas kesalahan dari Tergugat. Namun upaya ini ternyata tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Jadi klien saya tetap tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, Pak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Tergugat : Bapak Hakim yang kami hormati, saya sependapat dengan Bapak Hakim sebenarnya saya kaget dan sangat saya sesalkan isteri saya ingin cerai dari saya. Saya masih cinta dan buktinya saya sudah minta maaf atas kesalahan saya. Apalagi kalo saya mikir anak-anak saya
Hakim Ketua : Saya ingin bertanya langsung pada Penggugat, gimana ibu, suami anda kan masih cinta berat dengan anda. Apa anda tidak mau memaafkan kesalahannya ?
Penggugat : Saya sudah tidak kuat lagi Pak Hakim. Hati saya ini (berdiri dan menangis) sakit....sakit Pak Hakim. Saya sudah sumpek melihat dia. Sudah ga’ mau lagi. Biarlah saya sendirian saja Pak Hakim
Tergugat : Tapi kan saya tidak berbuat apa-apa ?(berdiri juga).
Penggugat : Apa Mas Ray (agak marah dan ditahan oleh Pengacaranya) Saya sudah bosan... mas ngomong itu melulu – menghindarlah...maaflah... – bosan!
Hakim Ketua : Saudara Penggugat dan Tergugat, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan memikirkan kembali dengan pemikiran jernih dan tenang, baik buruknya kalau perkara ini diputus pengadilan. Untuk itu saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian.
Saudara Penggugat dan Tergugat, saudara saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Kami setuju Bapak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Kami juga setuju Bapak Hakim
Hakim Ketua : Baik, untuk itu Sidang ditunda selama 1 minggu, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG II
5 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 5 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM. (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, bagaimana usaha perdamaian saudara ?
Kuasa P : Terima kasih Bapak Hakim. Begini Bapak Hakim, berdasarkan saran dari Bapak maka kami mengadakan upaya perdamaian, namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Hakim untuk melanjutkan sidang ini.
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Bapak Hakim, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak Penggugat. Karena memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak.
Hakim Ketua : Saudara sekalian, mengingat upaya damai masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM (mengetuk palu 1x). Bagi bapak ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.
Oleh karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara Penggugat, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan ?
Kuasa P : Tidak Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Silahkan saudara bacakan surat gugatan saudara
Kuasa P : Terima kasih Bapak Hakim. (menyerahkan salinan gugatan kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca gugatan!)
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat, apakah sudah paham dan mengerti maksud Gugatan saudara Penggugat ?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim
Hakim Ketua : Apakah saudara Tergugat sudah siap menjawab Gugatan Penggugat ?
Kuasa T : Belum Bapak Hakim, kami minta waktu 1 minggu untuk mengajukan jawaban Gugatan
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Saya terima Bapak Hakim
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Tergugat menyiapkan jawabannya, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG III
12 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 12 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, saudara sudah siap dengan jawaban gugatan saudara ?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim. (menyerahkan salinan jawaban gugatan kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca jawaban gugatan!)
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat, apakah saudara akan mengajukan Replik?
Kuasa P : Ya, Bapak Hakim
Hakim Ketua : Kapan saudara akan memberikan Replik ?
Kuasa P : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Kami tidak keberatan Bapak Hakim
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Penggugat menyiapkan Repliknya, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG IV
19 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 19 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah saudara sudah siap dengan Replik saudara ?
Kuasa P : Sudah Bapak Hakim. (menyerahkan salinan Replik kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca Replik!)
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat, apakah saudara akan mengajukan Duplik?
Kuasa T : Ya, Bapak Hakim
Hakim Ketua : Kapan saudara akan mengajukan Duplik ?
Kuasa T : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Kami tidak keberatan Bapak Hakim
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Penggugat menyiapkan Repliknya, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG V
26 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 26 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara sudah siap dengan Duplik saudara ?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim. (menyerahkan salinan Duplik kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca Duplik!)
Hakim Ketua : Saudara Penggugat dan Tergugat, acara persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan para Hakam, saudara Penggugat apakah saudara akan mengajukan hakam ?
Kuasa P : Ya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan hakam saudara ?
Kuasa P : Sekarang pun sudah siap Bapak Hakim
Hakim Ketua : Silahkan untuk menghadirkan Hakam.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil Hakam Hendro Wahyudi dari pihak Penggugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara hakam ?
Hakam P : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara hakam, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Hakam P : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Hakam P : Hendro Wahyudi, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Hakam P : 68 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Hakam P : Jl. Gardenia No.8 Jakarta Pusat.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Hakam P : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apa hubungan saudara dengan penggugat ?
Hakam P : Saya orang tua Dewi, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat?
Hakam P : Alhamdulillah, sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini ?
Hakam P : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apa yang saudara ketahui mengenai kasus ini ?
Hakam P : Setahu saya, anak saya ini mengetahui kalo suaminnya telah sealingkuh dengan lawan main sinetronnya sekarang.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak ?
Hakam P : Sudah, Bapak Hakim. Namun, ternyata anak saya bersikeras untuk menggugat suaminya, pak. Dewi sudah tidak tahan, Pak karena memang menantu saya ini sudah sangat keterlaluan.
Hakim Ketua : Baiklah saudara Hakam, saya rasa keterangan saudara dianggap cukup, terima kasih dan silakan saudara meninggalkan ruang sidang.
Hakam P : Sama-sama, Bapak Hakim.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara akan menghadirkan Hakam ?
Kuasa T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan Hakam saudara ?
Kuasa T : Sekarang sudah siap Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Silahkan untuk menghadirkan Hakam.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil Hakam Alim Sahetapy dari pihak Terguga.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Hakam ?
Hakam T : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Hakam T : Ya pak (mengangguk, maju).
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Hakam T : Alim Sahetapy, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Hakam T : 40 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Hakam T : Jl. Bulungan No.17 Jakarta Barat.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Hakam T : Kristen, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat?
Hakam T : Sehat, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apa hubungan saudara dengan Tergugat ?
Hakam T : Saya adik kandung Mas Ray, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini ?
Hakam T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apa yang saudara ketahui mengenai kasus ini ?
Hakam T : Mba Dewi curiga kalo kakak saya ini selingkuh dengan Cut Memey, Pak. Padahal saya yakin sekali kalo kakak saya tidak mungkin selingkuh, Pak sebab kakak saya sangat mencintai Mba Dewi.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak ?
Hakam T : Oh jelas sudah, Pak. Tapi nampaknya Mba Dewi benar-bebar sudah tidak percaya lagi sama Mas Ray. Dia tetap kekeh kalo Mas Ray selingkuh.
Hakim Ketua : Baiklah saudara Hakam, saya rasa keterangan saudara dianggap cukup, terima kasih dan silakan saudara meninggalkan ruang sidang
Hakam T : Sama-sama, Bapak Hakim.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat dan Tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti, saudara Penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti ?
Kuasa P : Ya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara akan mengajukan saksi-saksi ?
Kuasa P : Iya Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk bukti saksi, apakah akan dibawa sendiri atau dipanggil oleh pengadilan ?
Kuasa P : Kami mohon kepada pengadilan untuk memanggil Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan bukti-bukti saudara ?
Kuasa P : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Kami tidak keberatan Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Penggugat menyiapkan alat-alat bukti, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG VI
2 Agustus 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 2 Agustus 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara ?
Kuasa P : Sudah Bapak Hakim. (baca alat bukti tertulis dulu baru menyerahkan kepada Majelis Hakim)
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, silahkan saudara melihat bukti-bukti tertulis ini ?
Kuasa T : Baik, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap ? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan ?
Kuasa P : Iya Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil saksi Anggraheini Pebri dari pihak Penggugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Saksi ?
Saksi I P : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi I P : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi I P : Anggraheini Pebri, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi I P : 25 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi I P : Jl. Bali No.1 Jakarta Selatan.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi I P : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I P : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat ?
Saksi I P : Alhamdulillah, sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara ?
Saksi I P : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada Petugas Penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi I P : Jelas bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I P : Kenal sih enggak, Pak. Tapi saya tahu, mereka kan artis terkenal, Pak. Siapa sih yang nggak kenal mereka.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi I P : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan ?
H Anggota : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota I : Saudara Saksi, apa yang saudara ketahui tentang kasus ini ?
Saksi I P : Eem... Setahu saya, Mas Ray ada affair dengan Memey, Pak.
H Anggota II : Apa hubungan saudara dengan saudara Cut Memey ?
Saksi I P : Saya tetangganya Memey, Pak. Rumah saya persis di sebelah kanannya rumah Memey.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
H Anggota : Saya rasa untuk sementara ini cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa T : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, tadi saudara bilang kalau klien saya ada affair dengan saudara Cut Memey. Dari mana saudara tahu itu affair ?
Saksi I P : Lha...Saya melihat Mas Ray itu hampir tiap hari mengantar Memey pulang, Pak. Itu pun gak langsung pulang, pasti ngobrol dulu, Pak. Kalo gak di depan gerbang ya di dalam rumah, Pak.
Kuasa T : Saudara Saksi, menurut saudara, bukankah itu hal yang wajar jika Klien saya mengantarkan saudara Cut Memey pulang, mengingat saat ini mereka sedang terlibat dalam 1 produksi sinetron ?
Saksi I P : Ya, wajar sih, Pak. Tapi kalau cuma sebatas teman, saya rasa enggak deh, Pak. Habis mereka mesra banget sih, Pak. Pake cipika-cupiki segala!
Kuasa T : Bapak Hakim yang terhormat, saksi dalam hal ini hanya menyampaikan pendapat pribadinya, saudara saksi tidak mengetahui benar hubungan antara klien saya dengan saudara Cut Memey.
Kuasa P : Keberatan, Bapak Hakim! Kuasa Tergugat terlalu dini untuk menyimpulkan keterangan saksi!
Hakim Ketua : Keberatan diterima. Silahkan lanjutkan pertanyaan saudara.
Kuasa T : Saya rasa cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara saksi, kapan saudara melihat saudara tergugat berada di rumah saudara Cut Memey ?
Saksi I P : Kalau nganter pulang itu biasanya malam hari, Pak. Sekitar jam 11-an. Kalau datang sendiri pas week-end gitu, pak. Dari pagi sampe sore.
Kuasa P : Menurut saudara, apakah pantas seorang pria yang sudah beristri mengantar seorang wanita lajang dan berkunjung seharian penuh ?
Saksi I P : Yaaa, kalau menurut saya sih, nggak pantes Pak. Apalagi malam – malam. Lama pula.
Kuasa P : Apakah keluarga saudara Cut Memey tidak terganggu dengan kunjungan tergugat?
Saksi I P : Setahu saya, cukup terganggu Pak. Mereka sempat mengadukan Mas Ray ke Kantor Polisi karena sudah benar – benar mengganggu.
Kuasa P : Darimana saudara mengetahui kalau keluarga saudara Cut Memey mengadukan tergugat ke Kantor Polisi ?
Saksi I P : Saya ketemu dengan orang tua Memey di kantor polisi pada saat saya memperpanjang SIM A. Mereka cerita kepada saya tentang kedatangan mereka ke Kantor Polisi.
Tergugat : Bohong, Bapak Hakim!! Orang tua Cut Memey ke Kantor Polisi bukan untuk mengadukan saya, tetapi mereka juga ingin memperpanjang SIM A.
Hakim Ketua : Tenang, Saudara Tergugat! Saudara Tergugat tidak diperkenankan bicara sebelum saya persilakan. Silakan lanjutkan, Saudara Penggugat!
Kuasa P : Terima kasih, Bapak Hakim. Saya rasa cukup untuk saat ini.
Hakim Ketua : Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk di periksa lagi ?
Saksi I P : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim ketua : Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada saksi lagi yang akan diperiksa?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara penggugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi Prayogo dari pihak Penggugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara saksi ?
Saksi II P : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi II P : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi II P : Prayogo, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi II P : 35 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi II P : Jl. Bali No.2 Jakarta Selatan.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi II P : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat?
Saksi II P : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat ?
Saksi II P : Sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara.
Saksi II P : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada petugas penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi.
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi II P : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi II P : Sebelumnya, saya nggak kenal Ibu Dewi. Baru kemarin kenal, Pak. Pas saya diminta jadi saksi. Kalau Pak Ray, kenal Pak. Lha wong hampir tiap hari ke rumah majikan saya.
Hakim Ketua : Siapa majikan saudara ?
Saksi II P : Ibu Cut Memey, Pak.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi II P : Iya, Bapak Hakim. Saya mau membantu Ibu Dewi untuk memberikan kesaksian mengenai Pak Ray dengan Bu Memey.
Hakim Ketua : Apa hubungan saudara dengan saudara Cut Memey ?
Saksi II P : Saya pembantunya Ibu Memey, Pak.
Hakim Ketua : Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan ?
H Anggota I : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota I : Saudara Saksi, tadi saudara bilang akan memberikan kesaksian mengenai saudara Tergugat dengan saudara Cut Memey, apa yang saudara ketahui tentang mereka ?
Saksi II P : Iya, Bu. Pak Ray sering sekali main ke rumah majikan saya. Hampir setiap hari apalagi hari Sabtu/Minggu, Bu. Kadang dari pagi ampe sore.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ?
H Anggota II : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota II : Apakah saudara mengetahui hubungan mereka ?
Saksi II P : Saya tidak tau pasti, Pak. Tapi, mereka tampak mesra sekali seperti sepasang kekasih, Pak.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
H Anggota : Untuk sementara ini cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa T : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, apakah saudara tahu bahwa klien saya terlibat 1 produksi sinetron dengan saudara Cut Memey ?
Saksi II P : Tidak, Pak.
Kuasa T : Saudara saksi, sepengetahuan saudara apakah saudara Cut Memey bersikap mesra dengan teman sesama artis lain ?
Kuasa P : Keberatan, Bapak Hakim!! Pertanyaan Tergugat tidak substantif!
Kuasa T : Justru pertanyaan ini sangat substantif, Bapak Hakim. Pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya.
Hakim Ketua : Keberatan diterima. Kepada saudara Tergugat harap mengajukan pertanyaan yang bersifat substantif. Silakan lanjutkan.
Kuasa T : Terima kasih, Bapak Hakim. Saudara Saksi, bukankah bersikap mesra kepada sesama artis itu merupakan hal yang biasa ?
Saksi II P : Iya, Pak.
Kuasa T : Lantas atas dasar apa saudara bilang bahwa mereka seperti sepasang kekasih ?
Saksi II P : Karena mereka sangat mesra, bahkan pernah sekali saya memergoki mereka sedang bercumbu.
Kuasa T : Pertanyaan dari saya cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, berdasarkan pengetahuan saudara, apa saja yang dilakukan oleh Tergugat pada saat berkunjung ke rumah saudara Cut Memey ?
Saksi II P : Mengobrol, bercanda, bermesraan, pernah saya melihat sedang bercumbu, ya... pokoknya kaya orang lagi pacaran dech...!
Kuasa P : Saudara yakin dengan apa yang saudara liat ?
Saksi II P : Yakin sekali, Pak.
Kuasa P : Cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk di periksa lagi ?
Saksi II P : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim ketua : Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi ?
Kuasa T : Tentu, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk bukti saksi, apakah akan dibawa sendiri atau dipanggil oleh pengadilan ?
Kuasa T : Kami mohon kepada pengadilan untuk memanggil Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan bukti-bukti saudara ?
Kuasa T : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Kami tidak keberatan Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Tergugat menyiapkan alat-alat bukti, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG VII
9 Agustus 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 2 Agustus 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim. (baca alat bukti tertulis dulu baru menyerahkan kepada Majelis Hakim)
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, silahkan saudara melihat bukti-bukti tertulis ini ?
Kuasa P : Baik, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap ? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan ?
Kuasa T : Iya Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil saksi Ali Prakoso dari pihak Tergugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Saksi ?
Saksi I T : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi I T : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi I T : Ali Prakoso, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi I T : 47 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi I T : Jl. Bekicot No.21 Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi I T : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I T : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat ?
Saksi I T : Alhamdulillah, sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara ?
Saksi I T : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada Petugas Penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi I T : Jelas bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I T : Dengan Ibu Dewi Yull hanya sekedar kenal. Tapi kalau Pak Ray, sangat kenal Pak.
Hakim Ketua : Dimana saudara mengenal Tergugat ?
Saksi I T : Sewaktu rapat koordinasi partai politik, Pak.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi I T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan ?
H Anggota I : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota I : Saudara Saksi, tadi saudara bilang saudara mengenal saudara Tergugat pada saat rapat parpol, apa benar saudara Tergugat adalah kader parpol tersebut ?
Saksi I T : Benar, Bu.
H Anggota I : Sudah berapa lama saudara Tergugat menjadi kader parpol ?
Saksi I T : Wah, sudah lama, Bu. Sejak masa kampanye pada Pemilu putaran I kemarin.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ?
H Anggota II : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota II : Apakah saudara mengenal saudara Cut Memey ?
Saksi I T : Kenal, Pak.
H Anggota II : Dimana saudara mengenalnya ?
Saksi I T : Sewaktu ada acara parpol kami pada saat kampanye kemarin.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
H Anggota : Cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, apakah saudara pernah melihat saudara Tergugat datang ke rapat atau acara yang diadakan oleh parpol saudara, bersama-sama dengan saudara Cut Memey ?
Saksi I T : Pernah, Pak.
Kuasa P : Berapa kali saudara melihat ?
Saksi I T : Seingat saya baru 2 kali, Pak.
Kuasa P : Apakah mereka tampak mesra ?
Saksi I T : Tidak, Pak. Biasa saja, sikap Bang Ray sama seperti dengan kader lain.
Kuasa P : Lantas, menurut saudara seperti apa hubungan mereka ?
Saksi I T : Cuma teman biasa kok, Pak.
Kuasa P : Saudara yakin ?
Saksi I T : Yakin sekali, bang Ray itu teman karib saya kok, Pak. Jadi saya kenal benar bang Ray.
Kuasa P : Pertanyaan dari saya cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa T : Tidak ada, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk di periksa lagi ?
Saksi I T : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim ketua : Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada saksi lain yang akan diperiksa ?
Kuasa T : Ada, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil saksi Cut Memey dari pihak Tergugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Saksi ?
Saksi II T : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi II T : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi II T : Cut Memey, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi II T : 27 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi II T : Jl. Bali No.2 Jakarta Selatan.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi II T : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat ?
Saksi II T : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaan sehat ?
Saksi II T : Sehat, Pak.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara ?
Saksi II T : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada Petugas Penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi.
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi II T : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi II T : Kenal sekali, Pak Hakim. Mba Dewi itu kan isteri Mas Ray dan Mas Ray itu lawan main saya di sinetron yang sekarang.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi II T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : menurut Saudara, bagaimana hubungan antara penggugat dan tergugat saat ini?
Saksi II T : menurut saya belakangan ini hubungan mereka agak renggang. Mereka jarang terlihat bersama ditambah lagi perusahan yang dipimpin Mbak Dewi sedang pailit. Mungkin itu yang membuat Mbak Dewi jarang keluar bersama Mas Ray.
Penggugat : omong kosong! Gimana bisa jalan berdua, kalau ada orang ketiga?!
Hakim Ketua : Tenang Saudara Penggugat!! Saudara tidak diperkenankan berbicara sebelum saya mempersilakan saudara untuk berbicara! Kepada Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan?
H Anggota : Tidak ada.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat apakah ada pertanyaan?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara saksi, setelah selesai syuting apakah benar saudara sering diantar pulang oleh saudara Tergugat ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
Saksi II T : Kalo sering tidak juga, Mas Ray mengantar saya pulang kalo saya tidak membawa mobil sendiri, itupun karena rumah kami searah.
Kuasa P : Jam berapa biasanya saudara Tergugat mengantar ?
Saksi II T : ya... selesai syuting, dan tidak tentu, paling sore itu jam 10 malam tapi kadang dini hari.
Kuasa P : Jam berapa ?
Saksi II T : sekitar jam 2 atau jam 3-an, lah..
Kuasa P : Majelis Hakim, apakah wajar seorang pria yang sudah beristeri mengantarkan seorang wanita lajang pada dini hari ? Saya rasa sangat tidak wajar sekali, mengingat masih banyak teman artis lainnya yang bisa mengantar atau bisa saja saudara saksi minta supirnya untuk menjemput.
Kuasa T : Keberatan, Bapak Hakim!! Klien saya
28 Juni 2004
Panitera : ”Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Hadirin dimohon untuk berdiri”. ”Para pihak dimohon memasuki ruang sidang”
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 28 Juni 2004 DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM. (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Penggugat ?
Penggugat : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Penggugat : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Penggugat : Dewi Yull, Pak
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Penggugat : 43 tahun
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Penggugat : Jl. Barokokok No.23 Banten
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Penggugat : Islam, Pak Hakim
Hakim Ketua : Saudara dalam persidangan akan maju sendiri ?
Penggugat : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.
Hakim Ketua : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?
Kuasa P : Betul, Pak Hakim
Hakim Ketua : Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara ?
Kuasa P : Ya, Pak Hakim (Maju menyerahkan surat kuasa, Hakim memeriksa surat tersebut dan sekilas membaca).
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Tergugat ?
Tergugat : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Tergugat : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Tergugat : Ray Sahetapy, Pak
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Tergugat : 45 tahun
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Tergugat : Jl. Barokokok No.23 Banten
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Tergugat : Islam, Pak Hakim
Hakim Ketua : Saudara dalam persidangan akan maju sendiri ?
Tergugat : Tidak, Pak Hakim. Saya akan dibantu pengacara saya.
Hakim Ketua : Terima kasih. Saudara yang mewakili....?
Kuasa T : Betul, Pak Hakim
Hakim Ketua : Dapatkah saudara tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara ?
Kuasa T : Ya, Pak Hakim (Maju menyerahkan surat kuasa, Hakim memeriksa surat tersebut dan sekilas membaca).
Hakim Ketua : Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara Penggugat dan Tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Bapak Hakim Yang Mulia, sebenarnya klien saya sudah berusaha menjadi isteri yang baik, berusaha mengalah dan memaafkan atas kesalahan dari Tergugat. Namun upaya ini ternyata tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Jadi klien saya tetap tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, Pak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Tergugat : Bapak Hakim yang kami hormati, saya sependapat dengan Bapak Hakim sebenarnya saya kaget dan sangat saya sesalkan isteri saya ingin cerai dari saya. Saya masih cinta dan buktinya saya sudah minta maaf atas kesalahan saya. Apalagi kalo saya mikir anak-anak saya
Hakim Ketua : Saya ingin bertanya langsung pada Penggugat, gimana ibu, suami anda kan masih cinta berat dengan anda. Apa anda tidak mau memaafkan kesalahannya ?
Penggugat : Saya sudah tidak kuat lagi Pak Hakim. Hati saya ini (berdiri dan menangis) sakit....sakit Pak Hakim. Saya sudah sumpek melihat dia. Sudah ga’ mau lagi. Biarlah saya sendirian saja Pak Hakim
Tergugat : Tapi kan saya tidak berbuat apa-apa ?(berdiri juga).
Penggugat : Apa Mas Ray (agak marah dan ditahan oleh Pengacaranya) Saya sudah bosan... mas ngomong itu melulu – menghindarlah...maaflah... – bosan!
Hakim Ketua : Saudara Penggugat dan Tergugat, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan memikirkan kembali dengan pemikiran jernih dan tenang, baik buruknya kalau perkara ini diputus pengadilan. Untuk itu saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian.
Saudara Penggugat dan Tergugat, saudara saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Kami setuju Bapak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Kami juga setuju Bapak Hakim
Hakim Ketua : Baik, untuk itu Sidang ditunda selama 1 minggu, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG II
5 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 5 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM. (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, bagaimana usaha perdamaian saudara ?
Kuasa P : Terima kasih Bapak Hakim. Begini Bapak Hakim, berdasarkan saran dari Bapak maka kami mengadakan upaya perdamaian, namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan akan tetapi tetap tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Hakim untuk melanjutkan sidang ini.
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Bapak Hakim, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak Penggugat. Karena memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak.
Hakim Ketua : Saudara sekalian, mengingat upaya damai masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, UNTUK ITU SIDANG SAYA NYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM (mengetuk palu 1x). Bagi bapak ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.
Oleh karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara Penggugat, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan ?
Kuasa P : Tidak Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Silahkan saudara bacakan surat gugatan saudara
Kuasa P : Terima kasih Bapak Hakim. (menyerahkan salinan gugatan kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca gugatan!)
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat, apakah sudah paham dan mengerti maksud Gugatan saudara Penggugat ?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim
Hakim Ketua : Apakah saudara Tergugat sudah siap menjawab Gugatan Penggugat ?
Kuasa T : Belum Bapak Hakim, kami minta waktu 1 minggu untuk mengajukan jawaban Gugatan
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Saya terima Bapak Hakim
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Tergugat menyiapkan jawabannya, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG III
12 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 12 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, saudara sudah siap dengan jawaban gugatan saudara ?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim. (menyerahkan salinan jawaban gugatan kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca jawaban gugatan!)
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat, apakah saudara akan mengajukan Replik?
Kuasa P : Ya, Bapak Hakim
Hakim Ketua : Kapan saudara akan memberikan Replik ?
Kuasa P : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Kami tidak keberatan Bapak Hakim
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Penggugat menyiapkan Repliknya, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG IV
19 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 19 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah saudara sudah siap dengan Replik saudara ?
Kuasa P : Sudah Bapak Hakim. (menyerahkan salinan Replik kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca Replik!)
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat, apakah saudara akan mengajukan Duplik?
Kuasa T : Ya, Bapak Hakim
Hakim Ketua : Kapan saudara akan mengajukan Duplik ?
Kuasa T : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Kami tidak keberatan Bapak Hakim
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Penggugat menyiapkan Repliknya, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG V
26 Juli 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 26 Juli 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara sudah siap dengan Duplik saudara ?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim. (menyerahkan salinan Duplik kepada Majelis Hakim dan Tergugat baru baca Duplik!)
Hakim Ketua : Saudara Penggugat dan Tergugat, acara persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan para Hakam, saudara Penggugat apakah saudara akan mengajukan hakam ?
Kuasa P : Ya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan hakam saudara ?
Kuasa P : Sekarang pun sudah siap Bapak Hakim
Hakim Ketua : Silahkan untuk menghadirkan Hakam.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil Hakam Hendro Wahyudi dari pihak Penggugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara hakam ?
Hakam P : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara hakam, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Hakam P : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Hakam P : Hendro Wahyudi, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Hakam P : 68 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Hakam P : Jl. Gardenia No.8 Jakarta Pusat.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Hakam P : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apa hubungan saudara dengan penggugat ?
Hakam P : Saya orang tua Dewi, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat?
Hakam P : Alhamdulillah, sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini ?
Hakam P : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apa yang saudara ketahui mengenai kasus ini ?
Hakam P : Setahu saya, anak saya ini mengetahui kalo suaminnya telah sealingkuh dengan lawan main sinetronnya sekarang.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak ?
Hakam P : Sudah, Bapak Hakim. Namun, ternyata anak saya bersikeras untuk menggugat suaminya, pak. Dewi sudah tidak tahan, Pak karena memang menantu saya ini sudah sangat keterlaluan.
Hakim Ketua : Baiklah saudara Hakam, saya rasa keterangan saudara dianggap cukup, terima kasih dan silakan saudara meninggalkan ruang sidang.
Hakam P : Sama-sama, Bapak Hakim.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara akan menghadirkan Hakam ?
Kuasa T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan Hakam saudara ?
Kuasa T : Sekarang sudah siap Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Silahkan untuk menghadirkan Hakam.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil Hakam Alim Sahetapy dari pihak Terguga.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Hakam ?
Hakam T : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Hakam T : Ya pak (mengangguk, maju).
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Hakam T : Alim Sahetapy, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Hakam T : 40 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Hakam T : Jl. Bulungan No.17 Jakarta Barat.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Hakam T : Kristen, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat?
Hakam T : Sehat, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apa hubungan saudara dengan Tergugat ?
Hakam T : Saya adik kandung Mas Ray, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini ?
Hakam T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apa yang saudara ketahui mengenai kasus ini ?
Hakam T : Mba Dewi curiga kalo kakak saya ini selingkuh dengan Cut Memey, Pak. Padahal saya yakin sekali kalo kakak saya tidak mungkin selingkuh, Pak sebab kakak saya sangat mencintai Mba Dewi.
Hakim Ketua : Saudara Hakam, apakah saudara telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak ?
Hakam T : Oh jelas sudah, Pak. Tapi nampaknya Mba Dewi benar-bebar sudah tidak percaya lagi sama Mas Ray. Dia tetap kekeh kalo Mas Ray selingkuh.
Hakim Ketua : Baiklah saudara Hakam, saya rasa keterangan saudara dianggap cukup, terima kasih dan silakan saudara meninggalkan ruang sidang
Hakam T : Sama-sama, Bapak Hakim.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat dan Tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti, saudara Penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti ?
Kuasa P : Ya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara akan mengajukan saksi-saksi ?
Kuasa P : Iya Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk bukti saksi, apakah akan dibawa sendiri atau dipanggil oleh pengadilan ?
Kuasa P : Kami mohon kepada pengadilan untuk memanggil Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan bukti-bukti saudara ?
Kuasa P : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Tergugat ?
Kuasa T : Kami tidak keberatan Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Penggugat menyiapkan alat-alat bukti, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG VI
2 Agustus 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 2 Agustus 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara ?
Kuasa P : Sudah Bapak Hakim. (baca alat bukti tertulis dulu baru menyerahkan kepada Majelis Hakim)
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, silahkan saudara melihat bukti-bukti tertulis ini ?
Kuasa T : Baik, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap ? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan ?
Kuasa P : Iya Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil saksi Anggraheini Pebri dari pihak Penggugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Saksi ?
Saksi I P : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi I P : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi I P : Anggraheini Pebri, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi I P : 25 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi I P : Jl. Bali No.1 Jakarta Selatan.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi I P : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I P : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat ?
Saksi I P : Alhamdulillah, sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara ?
Saksi I P : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada Petugas Penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi I P : Jelas bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I P : Kenal sih enggak, Pak. Tapi saya tahu, mereka kan artis terkenal, Pak. Siapa sih yang nggak kenal mereka.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi I P : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan ?
H Anggota : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota I : Saudara Saksi, apa yang saudara ketahui tentang kasus ini ?
Saksi I P : Eem... Setahu saya, Mas Ray ada affair dengan Memey, Pak.
H Anggota II : Apa hubungan saudara dengan saudara Cut Memey ?
Saksi I P : Saya tetangganya Memey, Pak. Rumah saya persis di sebelah kanannya rumah Memey.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
H Anggota : Saya rasa untuk sementara ini cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa T : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, tadi saudara bilang kalau klien saya ada affair dengan saudara Cut Memey. Dari mana saudara tahu itu affair ?
Saksi I P : Lha...Saya melihat Mas Ray itu hampir tiap hari mengantar Memey pulang, Pak. Itu pun gak langsung pulang, pasti ngobrol dulu, Pak. Kalo gak di depan gerbang ya di dalam rumah, Pak.
Kuasa T : Saudara Saksi, menurut saudara, bukankah itu hal yang wajar jika Klien saya mengantarkan saudara Cut Memey pulang, mengingat saat ini mereka sedang terlibat dalam 1 produksi sinetron ?
Saksi I P : Ya, wajar sih, Pak. Tapi kalau cuma sebatas teman, saya rasa enggak deh, Pak. Habis mereka mesra banget sih, Pak. Pake cipika-cupiki segala!
Kuasa T : Bapak Hakim yang terhormat, saksi dalam hal ini hanya menyampaikan pendapat pribadinya, saudara saksi tidak mengetahui benar hubungan antara klien saya dengan saudara Cut Memey.
Kuasa P : Keberatan, Bapak Hakim! Kuasa Tergugat terlalu dini untuk menyimpulkan keterangan saksi!
Hakim Ketua : Keberatan diterima. Silahkan lanjutkan pertanyaan saudara.
Kuasa T : Saya rasa cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara saksi, kapan saudara melihat saudara tergugat berada di rumah saudara Cut Memey ?
Saksi I P : Kalau nganter pulang itu biasanya malam hari, Pak. Sekitar jam 11-an. Kalau datang sendiri pas week-end gitu, pak. Dari pagi sampe sore.
Kuasa P : Menurut saudara, apakah pantas seorang pria yang sudah beristri mengantar seorang wanita lajang dan berkunjung seharian penuh ?
Saksi I P : Yaaa, kalau menurut saya sih, nggak pantes Pak. Apalagi malam – malam. Lama pula.
Kuasa P : Apakah keluarga saudara Cut Memey tidak terganggu dengan kunjungan tergugat?
Saksi I P : Setahu saya, cukup terganggu Pak. Mereka sempat mengadukan Mas Ray ke Kantor Polisi karena sudah benar – benar mengganggu.
Kuasa P : Darimana saudara mengetahui kalau keluarga saudara Cut Memey mengadukan tergugat ke Kantor Polisi ?
Saksi I P : Saya ketemu dengan orang tua Memey di kantor polisi pada saat saya memperpanjang SIM A. Mereka cerita kepada saya tentang kedatangan mereka ke Kantor Polisi.
Tergugat : Bohong, Bapak Hakim!! Orang tua Cut Memey ke Kantor Polisi bukan untuk mengadukan saya, tetapi mereka juga ingin memperpanjang SIM A.
Hakim Ketua : Tenang, Saudara Tergugat! Saudara Tergugat tidak diperkenankan bicara sebelum saya persilakan. Silakan lanjutkan, Saudara Penggugat!
Kuasa P : Terima kasih, Bapak Hakim. Saya rasa cukup untuk saat ini.
Hakim Ketua : Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk di periksa lagi ?
Saksi I P : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim ketua : Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada saksi lagi yang akan diperiksa?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara penggugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi Prayogo dari pihak Penggugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara saksi ?
Saksi II P : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi II P : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi II P : Prayogo, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi II P : 35 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi II P : Jl. Bali No.2 Jakarta Selatan.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi II P : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat?
Saksi II P : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat ?
Saksi II P : Sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara.
Saksi II P : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada petugas penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi.
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi II P : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi II P : Sebelumnya, saya nggak kenal Ibu Dewi. Baru kemarin kenal, Pak. Pas saya diminta jadi saksi. Kalau Pak Ray, kenal Pak. Lha wong hampir tiap hari ke rumah majikan saya.
Hakim Ketua : Siapa majikan saudara ?
Saksi II P : Ibu Cut Memey, Pak.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi II P : Iya, Bapak Hakim. Saya mau membantu Ibu Dewi untuk memberikan kesaksian mengenai Pak Ray dengan Bu Memey.
Hakim Ketua : Apa hubungan saudara dengan saudara Cut Memey ?
Saksi II P : Saya pembantunya Ibu Memey, Pak.
Hakim Ketua : Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan ?
H Anggota I : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota I : Saudara Saksi, tadi saudara bilang akan memberikan kesaksian mengenai saudara Tergugat dengan saudara Cut Memey, apa yang saudara ketahui tentang mereka ?
Saksi II P : Iya, Bu. Pak Ray sering sekali main ke rumah majikan saya. Hampir setiap hari apalagi hari Sabtu/Minggu, Bu. Kadang dari pagi ampe sore.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ?
H Anggota II : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota II : Apakah saudara mengetahui hubungan mereka ?
Saksi II P : Saya tidak tau pasti, Pak. Tapi, mereka tampak mesra sekali seperti sepasang kekasih, Pak.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
H Anggota : Untuk sementara ini cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa T : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, apakah saudara tahu bahwa klien saya terlibat 1 produksi sinetron dengan saudara Cut Memey ?
Saksi II P : Tidak, Pak.
Kuasa T : Saudara saksi, sepengetahuan saudara apakah saudara Cut Memey bersikap mesra dengan teman sesama artis lain ?
Kuasa P : Keberatan, Bapak Hakim!! Pertanyaan Tergugat tidak substantif!
Kuasa T : Justru pertanyaan ini sangat substantif, Bapak Hakim. Pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya.
Hakim Ketua : Keberatan diterima. Kepada saudara Tergugat harap mengajukan pertanyaan yang bersifat substantif. Silakan lanjutkan.
Kuasa T : Terima kasih, Bapak Hakim. Saudara Saksi, bukankah bersikap mesra kepada sesama artis itu merupakan hal yang biasa ?
Saksi II P : Iya, Pak.
Kuasa T : Lantas atas dasar apa saudara bilang bahwa mereka seperti sepasang kekasih ?
Saksi II P : Karena mereka sangat mesra, bahkan pernah sekali saya memergoki mereka sedang bercumbu.
Kuasa T : Pertanyaan dari saya cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, berdasarkan pengetahuan saudara, apa saja yang dilakukan oleh Tergugat pada saat berkunjung ke rumah saudara Cut Memey ?
Saksi II P : Mengobrol, bercanda, bermesraan, pernah saya melihat sedang bercumbu, ya... pokoknya kaya orang lagi pacaran dech...!
Kuasa P : Saudara yakin dengan apa yang saudara liat ?
Saksi II P : Yakin sekali, Pak.
Kuasa P : Cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk di periksa lagi ?
Saksi II P : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim ketua : Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi ?
Kuasa T : Tentu, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk bukti saksi, apakah akan dibawa sendiri atau dipanggil oleh pengadilan ?
Kuasa T : Kami mohon kepada pengadilan untuk memanggil Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Kapan saudara siap dengan bukti-bukti saudara ?
Kuasa T : Kami minta waktu 1 minggu Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Bagaimana saudara Penggugat ?
Kuasa P : Kami tidak keberatan Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Untuk memberikan kesempatan Tergugat menyiapkan alat-alat bukti, sidang ditunda selama 1 minggu, Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan (ketuk 3x)
SIDANG VII
9 Agustus 2004
Hakim Ketua : “BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM. Sidang Semu Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Perkara Nomor No. 432/PDTG/2004/PA/PGRS, pada hari ini Selasa Tanggal 2 Agustus 2004 DINYATAKAN DIBUKA (ketuk palu 3x).
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara?
Kuasa T : Sudah Bapak Hakim. (baca alat bukti tertulis dulu baru menyerahkan kepada Majelis Hakim)
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, silahkan saudara melihat bukti-bukti tertulis ini ?
Kuasa P : Baik, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap ? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan ?
Kuasa T : Iya Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil saksi Ali Prakoso dari pihak Tergugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Saksi ?
Saksi I T : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi I T : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi I T : Ali Prakoso, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi I T : 47 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi I T : Jl. Bekicot No.21 Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi I T : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I T : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaaan sehat ?
Saksi I T : Alhamdulillah, sehat, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara ?
Saksi I T : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada Petugas Penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi I T : Jelas bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi I T : Dengan Ibu Dewi Yull hanya sekedar kenal. Tapi kalau Pak Ray, sangat kenal Pak.
Hakim Ketua : Dimana saudara mengenal Tergugat ?
Saksi I T : Sewaktu rapat koordinasi partai politik, Pak.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi I T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan ?
H Anggota I : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota I : Saudara Saksi, tadi saudara bilang saudara mengenal saudara Tergugat pada saat rapat parpol, apa benar saudara Tergugat adalah kader parpol tersebut ?
Saksi I T : Benar, Bu.
H Anggota I : Sudah berapa lama saudara Tergugat menjadi kader parpol ?
Saksi I T : Wah, sudah lama, Bu. Sejak masa kampanye pada Pemilu putaran I kemarin.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ?
H Anggota II : Ada, Bapak Hakim.
H Anggota II : Apakah saudara mengenal saudara Cut Memey ?
Saksi I T : Kenal, Pak.
H Anggota II : Dimana saudara mengenalnya ?
Saksi I T : Sewaktu ada acara parpol kami pada saat kampanye kemarin.
Hakim Ketua : Apakah ada pertanyaan lagi ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
H Anggota : Cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara Saksi, apakah saudara pernah melihat saudara Tergugat datang ke rapat atau acara yang diadakan oleh parpol saudara, bersama-sama dengan saudara Cut Memey ?
Saksi I T : Pernah, Pak.
Kuasa P : Berapa kali saudara melihat ?
Saksi I T : Seingat saya baru 2 kali, Pak.
Kuasa P : Apakah mereka tampak mesra ?
Saksi I T : Tidak, Pak. Biasa saja, sikap Bang Ray sama seperti dengan kader lain.
Kuasa P : Lantas, menurut saudara seperti apa hubungan mereka ?
Saksi I T : Cuma teman biasa kok, Pak.
Kuasa P : Saudara yakin ?
Saksi I T : Yakin sekali, bang Ray itu teman karib saya kok, Pak. Jadi saya kenal benar bang Ray.
Kuasa P : Pertanyaan dari saya cukup, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada pertanyaan ?
Kuasa T : Tidak ada, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk di periksa lagi ?
Saksi I T : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim ketua : Terima kasih dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang.
Panitera : Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas pengadilan diperintahkan untuk mengantar saksi.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada saksi lain yang akan diperiksa ?
Kuasa T : Ada, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Tergugat silakan menghadirkan saksi.
Panitera : Kepada Petugas Pengadilan diperintahkan memanggil saksi Cut Memey dari pihak Tergugat.
Hakim Ketua : Selamat pagi, saudara Saksi ?
Saksi II T : Selamat pagi, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara ?
Saksi II T : Ya pak (mengangguk, maju)
Hakim Ketua : Nama saudara ?
Saksi II T : Cut Memey, Pak.
Hakim Ketua : Umur saudara ?
Saksi II T : 27 tahun.
Hakim Ketua : Alamat saudara?
Saksi II T : Jl. Bali No.2 Jakarta Selatan.
Hakim Ketua : Agama saudara ?
Saksi II T : Islam, Pak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga, semenda, atau pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat ?
Saksi II T : Tidak, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Apakah saudara dalam keadaan sehat ?
Saksi II T : Sehat, Pak.
Hakim Ketua : Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara ?
Saksi II T : Bersedia, Bapak Hakim.
Panitera : Kepada Petugas Penyumpah diperintahkan untuk menyumpah saksi.
Hakim Ketua : Saudara saksi silahkan tirukan saya, WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN, DALAM PERSIDANGAN INI, YANG SEBENAR-BENARNYA, DAN TAK LAIN, KECUALI, YANG SEBENARNYA
Hakim Ketua : Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia ?
Saksi II T : Bersedia, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengenal Penggugat atau Tergugat ?
Saksi II T : Kenal sekali, Pak Hakim. Mba Dewi itu kan isteri Mas Ray dan Mas Ray itu lawan main saya di sinetron yang sekarang.
Hakim Ketua : Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke pengadilan ini dan dijadikan saksi ?
Saksi II T : Iya, Bapak Hakim.
Hakim Ketua : menurut Saudara, bagaimana hubungan antara penggugat dan tergugat saat ini?
Saksi II T : menurut saya belakangan ini hubungan mereka agak renggang. Mereka jarang terlihat bersama ditambah lagi perusahan yang dipimpin Mbak Dewi sedang pailit. Mungkin itu yang membuat Mbak Dewi jarang keluar bersama Mas Ray.
Penggugat : omong kosong! Gimana bisa jalan berdua, kalau ada orang ketiga?!
Hakim Ketua : Tenang Saudara Penggugat!! Saudara tidak diperkenankan berbicara sebelum saya mempersilakan saudara untuk berbicara! Kepada Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan?
H Anggota : Tidak ada.
Hakim Ketua : Saudara Penggugat apakah ada pertanyaan?
Kuasa P : Ada, Bapak Hakim. Saudara saksi, setelah selesai syuting apakah benar saudara sering diantar pulang oleh saudara Tergugat ? (tengok kanan kiri ke H Anggota)
Saksi II T : Kalo sering tidak juga, Mas Ray mengantar saya pulang kalo saya tidak membawa mobil sendiri, itupun karena rumah kami searah.
Kuasa P : Jam berapa biasanya saudara Tergugat mengantar ?
Saksi II T : ya... selesai syuting, dan tidak tentu, paling sore itu jam 10 malam tapi kadang dini hari.
Kuasa P : Jam berapa ?
Saksi II T : sekitar jam 2 atau jam 3-an, lah..
Kuasa P : Majelis Hakim, apakah wajar seorang pria yang sudah beristeri mengantarkan seorang wanita lajang pada dini hari ? Saya rasa sangat tidak wajar sekali, mengingat masih banyak teman artis lainnya yang bisa mengantar atau bisa saja saudara saksi minta supirnya untuk menjemput.
Kuasa T : Keberatan, Bapak Hakim!! Klien saya
Langganan:
Postingan (Atom)